News

Ketua DPRD DKI dan Anak Buah Ahok Di Periksa KPK, Tentang Reklamasi Teluk Jakarta

Pemanggilan pimpinan DPRD DKI Jakarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ‘KPK’ hari ini (11/4), untuk dapat diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan Korupsi terkait dalam pembahasan rancangan Raperda reklamasi tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Saksi-saksi yang dipanggil adalah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua Badan Legitimasi DPRD DKI Jakarta Merry Hotma, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta S Nurndi, Ketua Badan Legislasi DPRD Provinsi DKI Jakarta Mohamad Taufik, anggota Badan Legislasi DPRD Provinsi DKI Jakarta Mohamad Sangaji dan Wakil Ketua DPRD Propinsi DKI Jakarta Ferial Sofyan.

Kepala Bagian Pemberitahuan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan (11/4), “Enam orang tersebut diperiksa untuk tersangka M Sanusi.”

Selain itu KPK juga memanggil Kasubbag Rancangan Perda DPRD DKI Jakarta Dameria Hutahulung. Dalam kasus ini KPK menyidiki DPRD DKI Jakarta 1 April 2016 yang lalu dengan menyita dokumen.

Surat cegah telah dikirimkan ke lima orang diantaranya sekretaris direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Berlian, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Sunny Tanuwidjaya, karyawan PT APL Gerry Prasetya, Direktur Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma dan petinggi Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan Sugianto.

Penetapan sudah dilakukan KPK terhadap Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land ‘Arieswan Widjaja’ tentang kasus suap sebesar Rp. 2Miliar kepada Ketua Fraksi Partai Gerindra ‘M Sanusi’ yang terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan tambahan kontribusi 15 persen nilai jual objek pajak ‘NJOP’ dari lahan efektif pulau, sehingga Provinsi DKI Jakarta dan Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta belum dapat menyepakatinya atas Raperda tersebut.

M Sanusi berdasarkan sangkaan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang patut diduga menerima hadiah dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Lain halnya Ariesman Widjaja dan Trinanda Prihantoro disangkakan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2021 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top