News

KKB Papua Dicap Teroris, Komnas HAM Sangat Khawatir

KKB Papua Dicap Teroris, Komnas HAM Sangat Khawatir

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menanggapi sikap pemerintah yang menyatakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris. Komnas HAM khawatir cap teroris justru meningkatkan kekerasan yang dilakukan oleh KKB Papua.

“Komnas HAM RI sangat khawatir atas kemungkinan eskalasi kekerasan setelah penetapan status teroris untuk kelompok perlawanan bersenjata di Papua,” ucap Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Kamis (29/4/2021).

Terkait hal ini, Taufan juga menegaskan bahwa Komnas HAM mengutuk berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB Papua. Dia mengatakan Komnas HAM selama ini menerima banyak keluhan dari masyarakat Papua yang menginginkan kedamaian dan keamanan terjamin.

“Tentu saja kami mengutuk keras berbagai aksi kekerasan yang dilakukan kelompok perlawanan bersenjata, baik yang ditujukan kepada orang sipil maupun aparat keamanan,” ungkap Taufan.

“Seruan tokoh agama dan masyarakat Papua yang disampaikan ke Komnas HAM selama ini selalu menginginkan penyelesaian damai agar masyarakat Papua bisa hidup aman dan meneruskan pembangunan daerah mereka yang sangat tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia,” sambungnya.

Taufan mengatakan pihaknya sudah menyampaikan suara masyarakat Papua yang meminta penyelesaikan melalui jalan damai itu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai cap teroris yang diberikan kepada KKB Papua justru membuat penyelesaian melalui jalan damai itu tidak terealisasikan.

“Suara perdamaian dari para tokoh masyarakat itu sudah kami sampaikan di dalam berbagai kesempatan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), pimpinan Polri-TNI dan pejabat pemerintahan lainnya,” tegas Taufan.

“Kebijakan baru yang mengubah status KKB menjadi organisasi teroris, kami khawatir akan mengubah situasi sosial politik di Papua menuju jalan buntu penyelesaian yang damai tersebut,” tambahnya.

Gubernur Papua Angkat Suara

Di sisi lain, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta pemerintah mengkaji ulang penyematan cap teroris kepada KKB Papua. Lukas meminta pengkajian ulang itu dilakukan secara komprehensif.

“Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Kami berpendapat bahwa pengkajian itu harus bersifat komprehensif. Dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum,” kata Lukas, Kamis (29/4/2021).

Lukas menegaskan masyarakat Papua akan tetap setia terhadap NKRI. Gubernur Papua itu menginginkan pendekatan keamanan di wilayahnya dilakukan secara humanis.

“Terorisme adalah konsep yang selalu diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan politik. Dengan demikian penetapan KKB sebagai kelompok teroris perlu untuk ditinjau dengan saksama. Dan, memastikan objektivitas negara dalam pemberian status tersebut,” sambungnya.

Pemerintah Cap KKB Papua Teroris

Sebelumnya, pemerintah menyatakan KKB Papua sebagai organisasi teroris. Pemerintah menyebut cap teroris untuk KKB Papua itu sejalan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud Md.

“Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masih dikategorikan sebagai teroris. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018,” papar Mahfud, Kamis (29/4/2021).

Oleh karena itu, Mahfud Md meminta aparat penegak hukum segera melakukan tindakan terukur. Dia mengingatkan jangan sampai tindakan tegas aparat penegak hukum justru menyasar ke masyarakat sipil.

“Untuk itu, maka pemerintah sudah meminta kepada Polri-TNI, BIN dan aparat-aparat terkait segera melakukan tindakan secara cepat, tegas dan terukur menurut hukum. Dalam arti, jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil,” sambung Menko Polhukam itu.

To Top