News

KKB Sita Pesawat Susi Air Karena Dana Desa

KKB Sita Pesawat Susi Air Karena Dana Desa

Kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Ilaga, Kab Puncak, Papua, menyandera sebuah pesawat perintis milik Susi Air. Pesawat jenis Pilatus PC-6 S1-9364 PK BVY tersebut disandera di Lapangan Terbang Wangbe, Distrik Wangbe, Kab Puncak, Papua. TNI mengatakan aksi yang dilakukan oleh KKB tersebut dipicu karena rasa kecewa tidak diberi dana desa oleh ketua kampung setempat.

“KSB (kelompok sipil bersenjata, sebutan TNI untuk KKB) sempat mengancam supaya pesawat maskapai Susi Air tidak boleh membawa penumpang TNI/Polri. KSB juga menyampaikan kekecewaannya dengan ketua kampung lantaran tak memberikan dana desa,” kata Kolonel Czi IGN Suriastawa, Kepala Penerbangan Kogabwilhan III kepada wartawan, Jumat (12/3/2021).

Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menuturkan KKB tak memiliki hak mendapat dana desa. Dana Desa tersebut ditujukan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi warga desa.

“Dana Desa tersebut untuk pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan warga desa. Tidak untuk KKB ataupun KSB,” terangnya mengutip dari laman detikcom, Sabtu (13/3/2021).

Kelompok criminal bersenjata tak berhak mendapat dana desa,” tambahnya.

Lihat Juga: 2 Prajurit TNI Gugur Usai Kontak Tembak Di Intan Jaya, Papua

Pemanfaatan Dana Desa, terangnya, ditujukan untuk tugas prioritas nasional, ketahanan pangan, penanggulangan kasus COVID-19, dan infrastruktur desa. Ia menuturkan, contoh pemanfaatan Dana Desa di Ilambet, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua yaitu untuk posyandu sebesar Rp 64 juta. Ada pula untuk rehabilitasi rumah sebanyak Rp 168 juta, serta pemeliharaan jalan sebesar Rp 50 juta.

Lalu ada pula untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa sebesar Rp 55 juta. Selain itu digunakan pula untuk penanganan keadaan mendesak BLT Dana Desa sebanya Rp 504 juta.

“Contoh pemanfaatan Dana Desa di Desa Ilambet, Kec Ilaga Kab Puncak, Papua,” paparnya.

Adapun syarat penerima Dana Desa yaitu terdaftar di Kemendagri, yang ditunjukkan dengan mempunyai kode wilayah desa. Lalu Kemenkeu menyusun pagu Dana Desa untuk level kabupaten.

“Lalu Bupati atau Walikota membagi pagu tersebut untuk desa-desa di daerahnya. Perbedaannya setiap desa didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, banyaknya penduduk miskin, serta nilai Indeks Desa Membangun keluaran Kementerian Desa PDTT,” tuturnya.

Copyright © 2021 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top