News

Klaim Luhut Soal Big Data Penundaan Pemilu: AHY Tuding Manipulasi, PDIP Minta Klarifikasi

Klaim Luhut Soal Big Data Penundaan Pemilu: AHY Tuding Manipulasi, PDIP Minta Klarifikasi

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespon klaim terkait big data penundaan Pemilu 2024. AHY mengatakan ada pemufakatan jahat yang berniat melanggengkan kekuasaan.

“Rencana penundaan garis miring pembatalan Pemilu 2024. kita melihat bahwa ini permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara katanya ini keinginan rakyat,” ujar AHY dalam sambutannya di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2022).

Sebab, menurut survey yang dibeberkan AHY, 62,3% koresponden menyatakan tak setuju pemilu ditunda. Menurutnya, alasan pandemi COVID-19 serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tak dapat menjadi alasan untuk menyimpulkan rakyat ingin penundaan pemilu 2024.

“Dari survei 62,3% tidak setuju penundaan pemilu, cuma 10,3% yang setuju itu pun mungkin dibayar. Apa pun alasannya 70-an sekian persen tidak setuju, jadi rakyat yang mana. Big data katanya banyak sekali di jagat maya,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia meminta untuk tidak memanipulasi suara rakyat.

“Artinya sekali lagi rakyat yang mana, jangan kita membiarkan ada mereka yang memanipulasi suara rakyat, memanipulasi data dan informasi jangan mempermainkan suara rakyat,” kata dia.

Sebelumnya dilaporkan, Luhut Binsar Pandjaitan berbicara soal rencana penundaan pemilu hingga perpanjangan jabatan presiden. Ia mengklaim memiliki big data aspirasi masyarakat yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Lihat Juga: Kata Luhut Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024: Pemilih Demokrat, Gerindra, PDIP Setuju

Hal tersebut disampaikan Luhut dalam podcast #closethedoor di kanal YouTube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3/2022). Pada kesempatan itu, Luhut mengatakan pihaknya mempunyai big data penundaan pemilu yang berasal dari aspirasi publik di media sosial.

Dari data itu, Luhut menyebut masyarakat kelas menengah ke bawah menginginkan kondisi sosial dan politik yang tenang. Masyarakat, ujar Luhut, tidak ingin gaduh soal politik dan lebih menginginkan peningkatan ekonomi.

Sekjen PDIP Minta Klarifikasi Soal Big Data Penundaan Pemilu

PDIP pun menanggapi klaim pribadi Luhut terkait big data penundaan pemilu itu. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai Luhut tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan hal tersebut.

“Pak Luhut sebaiknya melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa,” ucap Hasto di Medan, Senin (14/3/2022).

Lihat Juga: Mahfud Md Tegaskan Pemilu 14 Februari 2024, Sudah Disetujui Jokowi

Hasto menekankan bahwa Luhut bukanlah pejabat yang mengurusi tentang politik. Menurut dia, Mendagri yang seharusnya membicarakan soal pemilu.

“Karena kalau berbicara politik, hukum, dan keamanan, itu kan ranah Menko Polhukam, kalau berbicara politik, demokrasi, tatanan pemerintahan itu kan Menteri Dalam Negeri,” tuturnya.

Lihat Juga: Sikap Jokowi Soal Penundaan Pemilu 2024, Faldo: Sudah Jelas, Tak Usah Diotak-atik!

Tidak hanya itu, Hasto mengatakan Luhut harusnya fokus menjalankan tugasnya sebagai menteri sesuai mandat yang diberikan. Menurutnya, Presiden tidak memberikan mandat untuk menyampaikan big data penundaan pemilu itu kepada Luhut.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2022 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top