News

Komnas HAM Selidiki Dugaan TWK KPK Langgar HAM

Komnas HAM Selidiki Dugaan TWK KPK Langgar HAM

Komnas HAM menerima aduan dari Novel Baswedan dkk terkait dugaan pelanggaran HAM dalam polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status pegawai KPK sebagai ASN. Komnas HAM menyatakan akan menyelidiki laporan itu. Pimpinan KPK diminta untuk kooperatif selama dimintai keterangan.

“Kami menerima pengaduan ini. Jadi kami akan membentuk sebuah tim di bawah pemantauan penyelidikan. Jadi kami berharap baik teman-teman WP (Wadah Pegawai KPK), pimpinan KPK, pihak-pihak terkait yang masuk dalam perisitwa ini untuk bisa kooperatif,” kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Senin (24/5//2021).

Anam mengatakan pihaknya menerima informasi terkait polemik 75 pegawai KPK tidak lolos TWK. Dia menegaskan informasi yang didapatkan jauh lebih detail daripada yang beredar di media berita.

“Terkait masalah yang 75 pegawai, kami sudah mendapatkan berbagai info yang menurut kami sangat penting. Terus terang saja, informasi ini jauh lebih komprehensif yang kami terima daripada kami sekadar membaca berita. Kami dijelaskan bagaimana porses substansi bahkan postur kenapa kira-kira kenapa itu terjadi,” paparnya.

Anam menilai penanganan polemik TWK pegawai KPK menjadi tolok ukur Indonesia dalam mengentaskan korupsi, ke depannya. Nantinya, kata dia, penanganan korupsi di kemudian dapat dilihat apakah semakin baik atau justru semakin merosot.

“Kasus ini menjadi tolok ukur ke depan bangsa ini soal kasus korupsi. Apakah akan menjadi negara yang semakin lama semakin merosot soal korupsinya. Jadi, taruhannya saat ini,” sambung Komisioner Komnas HAM itu.

Novel Baswedan Laporkan Oknum KPK ke Komnas HAM

Sebelumnya, Novel Baswedan yang merupakan salah satu pegawai KPK tidak lolos TWK mengadukan tindakan ‘oknum’ pimpinan KPK terkait polemik TWK. Novel menyebut ‘oknum’ pimpinan KPK bukan tanpa alasan.

“Kami melaporkan terkait tindakan oknum pimpinan KPK. Saya katakana oknum karena saya yakin tidak semuanya, bahwa ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan sedemikian rupa. Saya tidak menyampaikan detail sedemikian rupanya seperti apa, karena itu bagian dari yang kami laporkan. Efek tindakan sewenang-wenang tersebut banyak pelanggaran HAM yang terjadi di situ,” ucap Novel, Senin (24/5/2021).

Novel kemudian membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran HAM dalam TWK pegawai KPK. Dia menilai ada banyak pertanyaan dalam TWK yang menyerang privasi hingga urusan agama.

“Pertama, yaitu banyak hal yang terjadi yang berhubungan dengan hal-hal yang menyerang kepada privasi, menyerang kepada hal-hal yang bersifat seksual dan juga masalah agama. Dan, itu sangat tidak pantas dilakukan. Itu berbagaya sekali,” tegas dia.

Novel menilai TWK dijadikan alat bagi oknum pimpinan KPK untuk menyingkirkan pegawai KPK yang berintergritas. Dia mengatakan upaya penyingkiran pegawai KPK yang berintegritas ini tidak hanya terjadi sekali ini.

“Saya juga ingin menyampaikan bahwa hal yang berhubungan dengan tes wawasan kebangsaan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, yang saya yakini itu hanya suatu cara untuk menyingkirkan pegawai KPK yang bekerja dengan baik dan berintegritas. Hal ini bukan baru pertama kali. Sudah berkali-kali dilakukan dan ini rasanya suatu hal yang paling banyak dan serius,” ungkap Novel Baswedan.

Novel mengatakan bisa jadi persoalan yang sama terjadi di lembaga independen lainnya jika polemik TWK pegawai KPK ini tidak diusut. Menurut dia, hal itu menimbulkan dampak yang berbahaya.

“Yang terpenting adalah pola-pola demikian kalau tidak dilihat sebagai hal yang serius, tidak dilaporkan untuk mendapat pengusutan yang sebagaimana mestinya. Maka, pola seperti ini bisa terjadi lagi pada lembaga-lembaga independen lain di Indonesia. Ini berbahaya sekali,” imbuh Novel Baswedan.

To Top