News

Korlantas Perlancar Mudik Sebelum 6 Mei, DPR Mengkritik!

Korlantas Perlancar Mudik Sebelum 6 Mei, DPR Mengkritik!

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Alkadrie mengkritik pernyataan Korlantas Polri yang menyebut akan memperlancar mudik Lebaran sebelum tanggal 6 Mei 2021. Syarief mengingatkan tujuan pelarangan mudik adalah agar tidak terjadi penumpukan di daerah.

“Sebenarnya kalau kita lihat dari keinginan pelarangan mudik itu kan jangan sampai terjadi penumpukan di wilayah-wilayah, di daerah-daerah. Sebenarnya dengan demikian, ya tentu karena masyarakat akan mengambil pulang, mudik itu, paling lama tanggal 5 (Mei). Kan yang dilarang tanggal 6 sampai 17 (Mei). Jadi 6-17 (Mei) itu tidak ada sama sekali dibuka untuk ke luar daerah,” ucap Syarief, Kamis (15/4/2021).

Syarief menyayangkan pernyataan Korlantas Polri yang mempersilakan warga mudik sebelum tanggal 6 Mei. Sebab, pernyataan itu bisa berdampak pada penumpukan warga berbondong-bondong mudik sebelum tanggal yang dilarang pemerintah.

“Saya berharap sebenarnya tidak begitu bahasanya. Ini kan bisa terjadi pemudik akan mengambil mudik itu sebelum tanggal itu, pasti akan terjadi berjubel,” sambungnya.

DPR Minta Prokes Diperketat

Masih menurut Syarief Alkadrie. Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu meminta penerapan protokol kesehatan diperketat. Syarief juga berharap pemerintah memperketat mudik yang dilakukan warga sebelum tanggal 6 Mei.

“Seharusnya tidak seperti itu, tapi bagaimana supaya mudik sebelum tanggal itu ya tentu harus diperketat. Saya harap sih pemerintah memperketat mudik itu. Paling tidak syarat mudik itu harus terpenuhi, jangan sampai membuat klaster baru,” papar Syarief.

Menurut Syarief, boleh saja warga ‘mencuri start’ mudik sebelum tanggal 6 Mei. Namun, dia kembali menekankan pentingnya memperketat protokol kesehatan.

“Saya berharap (protokol kesehatan) diperketat. Artinya dipersilakan (mudik) tetapi syarat-syarat mereka ke daerah diperketat. Mereka itu kan harus mengantongi antigen, atau sekarang yang dipakai GeNose,” imbuhnya.

Syarief menyebut Korlantas Polri keliru menafsirkan keputusan pelarangan mudik yang diambil pemerintah. Dia mengingatkan niat pemerintah dalam mencetuskan keputusan itu adalah agar warga tidak mudik Lebaran di tahun ini.

“Itu penafsirannya salah. Padahal ingin pemerintah itu kalau ini supaya masyarakat tidak mudik saja. Kalau bisa jangan mudik. Tapi kita untuk melarang itu juga sulit. Tetapi juga jangan diartikan diimbau seolah-olah diberikan tempat mereka untuk mudik beramai-ramai,” kritik politikus Nasdem itu.

Korlantas Perlancar Pemudik Sebelum 6 Mei

Sebelumnya, Kepala Korlantas Polri Irjen Istiono melontarkan pernyataan bahwa pihaknya tidak akan melarang warga mudik sebelum tanggal 6 Mei. Istiono bahkan menyebut akan memperlancar mudik sebelum tanggal pelarangan itu.

“Bagaimana adanya mudik awal, sebelum tanggal 6 (Mei)? Ya silakan saja. Kita perlancar. Setelah tanggal 6, mudik nggak boleh. Kita sekat itu, yang berbahaya ini kan berkumpul bersama-sama, kerumunan bersama-sama. Ini akan meningkatkan penyebaran Covid-19. Ini harus kita antisipasi,” ucap Istiono, Kamis (15/4/2021).

Istiono menegaskan pihaknya akan melakukan penyekatan 333 titik dari Lampung hingga Bali. Jumlah titik penyekatan ini, menurut keterangan Istiono, jauh lebih banyak dibandingkan tahun lalu yang hanya 146 titik.

Polisi, lanjut Kakorlantas Polri itu, akan menggelar Operasi Ketupat 2021 pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Adapun warga yang ‘bandel’ mudik pada tanggal yang dilarang itu, dia menyebut pihaknya akan memberikan sanksi yang humanis, yakni memintanya untuk putar balik.

“Operasi Ketupat 2021 ini nanti dilaksanakan pada 6-17 Mei Selma 12 hari. Operasi ini operasi kemanusiaan, tindakan kita ialah persuasif humanis. Hanya memutar balik arah,” tegasnya.

Copyright © 2021 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top