News

KPK Kini Menahan Tersangka Kasus Korupsi E-KTP

KPK Kini Menahan Tersangka Kasus Korupsi E-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi ‘KPK’ kini menahan Sugiharto, tersangka kasus korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional ‘E-KTP’ 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

Saat itu Sugiharto menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri tahun 2011 – 2015 dan merupakan Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek E-KTP.

Pengacara Sugiharto, Soesilo Ariwibowo membenarkan hal itu (18/10), “Ditahan di Rutan Guntur, tadi diperiksa dokter KPK, pada prinsipnya dokter KPK sudah menanyakan seluruh penyakitnya. Kemudian, ini harapan kami juga agar memberikan perawatan kepada Pak Sugiharto selama ditahan di tahanan Guntur.”

Saat ditahan, Sugiharto duduk di kursi roda. Dia mengidap toksoplasmosis, yang membuat ingatannya kadang terganggu dan bahkan tidak sadar, serta menderita kencing manis dan masalah hemoglobin.

Dia ditahan setelah menjalani pemeriksaan. “Pemeriksaan tadi tidak banyak, kira-kira hanya empat pertanyaan berkisar mengenai E-KTP, anggarannya dari mana, ‘dijawab’ dari APBN. Kemudian ditanya soal kalau ada kerugian siapa yang rugi. Hanya itu saja dua atau tiga pertanyaan itu,” ujar Soesilo menambahkan.

Menurut Soesilo, kliennya tampak kesulitan menjawab pertanyaan penyidik. Walaupun Sugiharto dapat menjawab pertanyaan, Soesilo mengatakan, pengacara keberatan dengan penahanan tersebut.

“Secara manusiawi kami keberatan dengan penahanan tapi dari Pak Sugiharto sendiri ingin kasus ini cepat selesai sehinga Beliau dengan semangat tinggi tetap menghadiri seluruh panggilan-panggilan yang dilakukan KPK,” ujarnya.

Selain Sugiharto, KPK telah menetapkan mantan atasan Sugiharto, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman sebagai tersangka.

Dalam perkara ini, Irman diduga melakukan penggelembungan harga dengan kewenangannya sebagai Kuasa Pembuat Anggaran ‘KPA’.

Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ‘BPKP’, kerugian negara akibat kasus korupsi e-KTP sebanyak Rp2 triliun karena ada penggelembungan harga dari total nilai anggaran sebesar Rp6 triliun.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2021 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top