News

Krisdayanti Luruskan Dana Reses Bukan Gaji Anggota DPR

Krisdayanti Luruskan Dana Reses Bukan Gaji Anggota DPR

Penyanyi sekaligus anggota DPR Krisdayanti, meluruskan terkait pernyataannya soal dana reses. Ia menjelaskan bahwa dana reses tersebut bukanlah pendapatan pribadi angora DPR.

“Dana reses bukan bagian dari pemasukan pribadi anggota DPR RI. Tetapi dana untuk kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan,” ujar Krisdayanti dalam keterangan tertulis, Rabu (15/9/2021).

Krisdayanti yang akrab disapa KD mengatakan, dana reses harus dipergunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang selanjutnya akan disalurkan oleh wakil rakyat.

“Anggaran itu harus digunakan oleh anggota DPR untuk melakukan tugasnya dalam menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi ini yang selanjutnya disalurkan aggota DPR dalam bentuk kerja legislasi, pengawasan serta anggaran. Seperti fungsi DPR RI yang diamanatkan oleh konstitusi,” ungkapnya.

Lihat Juga: Kicauan Krisdayanti Soal Gaji DPR Bikin Heboh Senayan

Sebab itu, anggota DPR Fraksi PDIP itu menekankan, bahwa dana reses berasal dari rakyat dan akhirnya kan dikembalikan ke rakyat. Tidak untuk kepentingan pribadi anggota DPR.

“Dalam pelaksanaannya di lapangan, dana reses dipergunakan untuk membiayai beragam hal teknis kegiatan menyerap aspirasi rakyat. Bentuk kegiatannya banyak dan merupakan usulan dari rakyat. Mulai dari pertemuan biasa dengan masyarakat, hingga kegiatan tertentu yang jadi kebutuhan rakyat. Jadi dana reses yang berasal dari masyarakat ini akhirnya kembali ke masyarakat dalam beragam bentuk kegiatan,” kata Krisdayanti.

Lebih lanjut, KD mengatakan, kegiatan menyerap aspirasi dari masyarakat ini bukan dilakukan anggota DPR saja. Ia mengatakan, anggota DPRD provinsi maupun kota/kabupaten juga melakukannya, sesuai amanat Undang-Undang terkait MPR, DPR, DPD dan DPRD atau Undang-Undang MD3.

“Kegiatan menyerap aspirasi rakyat di daerah pemilihan yang sudah dianggarkan negara ini tak berlaku untuk anggota DPR. Namun juga anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kota/Kabupaten seperti ketentuan UU MD3,” ujarnya.

KD pun memastikan anggaran negara untuk kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan sesuai asas kemanfaatan, keadilan, transparansi serta akuntabilitas. Pemanfaatan anggaran tersebut juga diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

“Penggunaan anggaran negara itu dilakukan atas asas kemanfaatan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Jadi wajib melaporkannya ke Sekretarian Dewan masing-masing tingkatan. DPR RI diaudit BPK,” kata Krisdayanti.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top