News

Kritikan BEM UI ‘Jokowi King of Lip Service’, Presiden: Boleh-boleh Saja

Jawaban Jokowi Soal ‘Jokowi King of Lip Service’

Presiden Joko Widodo memberikan tanggapannya terkait postingan BEM Universitas Indonesia yang mengkritiknya dengan ‘Jokowi King of Lip Service’. Jokowi menuturkan hal tersebut adalah salah satu bentuk ekspresi kritik dari mahasiswa.

“Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa. Ini negeri demokrasi jadi kritik boleh saja,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan yang ditayangan di YouTube Sekretariat Presiden pada, Selasa (29/6/2021).

Lihat Juga: Pengamat: UI Gak Usah Kebakaran Jenggot!

Selain itu, ia juga mengatakan universitas tak perlu menghalangi mahasiswa dalam berekspresi. Tetapi, Jokowi mengingatkan adanya budaya sopan santun.

“Universitas tak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Namun ingat kita ini mempunyai budaya tata karma, budaya kesopan santunan saya kita biasa,” ucapnya.

“Mungkin mereka belajar mengekspresikan pendapat namun yang sekarang ini penting kita semua memang bersama-sama fokus untuk menangani COVID-19,” lanjutnya.

Penjelasan Pihak UI

Sebelumnya, BEM UI telah dipanggil oleh rektorat karena postingan ‘Jokowi The King of Lip Service’. Universitas Indonesia mengatakan pemanggilan tersebut adalah bentuk pembinaan.

“Terkait pengunggahan meme tersebut di media sosial, Universitas Indonesia mengambil langkah tegas dengan secepatnya melakukan pemanggilan kepada BEM UI pada sore, hari Minggu (27/6/2021). Pemanggilan BEM UI tersebut dikarenakan menilai urgensi dari masalah yang telah ramai semenjak postingan yang mereka buat di akun medsos BEM UI. Pemanggilan tersebut merupakan bagian dari proses pembinaan mahasiswa yang berada di UI,” ujar Amelita Lusia, Kepala Humas dan KIP UI, dalam keterangannya pada, Minggu (27/6/2021).

Lihat Juga: BEM UI: Jokowi ‘King of Lip Service’

Amelita menyatakan Universitas Indonesia pada dasarnya menghormati kebebasan dalam berpendapat. Tapi, ia mengingatkan adanya aturan hukum yang berlaku.

“Perlu kami sampaikan kalau kebebasan menyampaikan pendapat serta aspirasi memang dilindungi UU. Walau begitu, dalam menyampaikan pendapat, seharusnya menaati dan sesuai aturan hukum yang berlaku,” kata Amelita.

Selain itu, YLBHI (Yayasan Bantuan Hukum Indonesia) ikut berkomentar soal pemanggilan BEM UI. YLBHI mendesak agar pihak kampus menjamin kebebasan dalam berpendapat.

“Dengan adanya surat pemanggilan oleh rektorat mengindikasikan kalau aktor pemberangusan kebebasan berpendapat tak hanya datang dari negara. Namun juga datang dari universitas,” bunyi keterangan dari Muhamad Isnur, Ketua Bidang Advokasi, Senin (28/6/2021).

YLBHI menilai pemanggilan tersebut mengindikasikan kebebasan masyarakat jadi lebih terbatas.

To Top