News

Kubu Moeldoko Berniat Usung AHY Jadi Cagub DKI

Kubu Moeldoko Berniat Usung AHY Jadi Cagub DKI

Juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad ‘tiba-tiba’ berbicara soal niatan untuk mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Pilgub DKI Jakarta. Pernyataan itu disampaikan usai pemerintah menolak hasil KLB Partai Demokrat yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Rahmad menyebut popularitas dan elektabilitas AHY perlu diuji di Pilgub DKI Jakarta.

“DPP Partai Demokrat pimpinan pak Moeldoko berniat mengusulkan AHY untuk kali kedua sebagai calin Gubernur DKI Jakarta. Perlu diuji apakah tingkat popularitas dan elektabilitas AHY sudah bisa mengalahkan Anies Baswedan,” kata Rahmad, Sabtu (3/4/2021).

Rahmad kemudian berbicara soal dualisme kepemimpinan di badan Partai Demokrat. Dia menyebut Moeldoko memiliki tujuan baik dalam memimpin Partai Demokrat.

“Pak Moeldoko memimpin Partai Demokrat, orientasinya bukan kekuasaan. Orientasi pak Moeldoko adalah menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan Indonesia Emas 2024. Saat ini ada dua DPP Partai Demokrat,” sambung dia.

Juru bicara kubu Moeldoko itu mengatakan ke depannya Partai Demokrat tidak akan terpecah menjadi dua seperti saat ini. Kapan? Kata dia, setelah ada penetapan dari Mahkamah Agung (MA).

“DPP Partai Demokrat pimpinan pak Moeldoko telah memustuskan untuk melanjutkan proses ini ke pengadilan. Partai Demokrat akan jadi satu apabila nanti sudah ada keputusan inkrah dari Mahkamah Agung,” tegasnya.

Pengamat: Masa Depan Kubu Moeldoko Suram

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai masa depan kubu KLB Partai Demokrat pimpinan Moeldoko suram karena ‘dihajar’ hingga babak belur. Menurut Adi, tidak mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi alasan utama masa depan kubu Moeldoko suram.

“Mungkin saja KLB ini sudah masa depannya tidak ada karena secara politik memang babak belur selain menjadi bulan-bulanan di media. Demokrat versi KLB ini suram, sudah tidak ada bayangan untuk establish untuk mengambil alih kekuasaan yang sah AHY,” ucap Adi, Sabtu (3/4/2021).

Adi kemudian menyoroti keputusan Razman Arif Nasution yang mundur dari posisinya sebagai Kepala Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat versi KLB. Pengamat politik itu menduga keputusan mundur Razman dilandasi oleh gagalnya kubu Moeldoko mengantongi SK dari pemerintah.

“Mungkin saja peran Razman mulai dipinggirkan seiring dengan kubu ini dalam banyak hal memang babak belur. Razman sudah menyadari apa yang dilakukan selama ini keliru. Makanya dia tidak mau mempertaruhkan reputasinya yang sudah dibangun sejak lama mentereng sebagai lawyer,” sambung dia.

Alasan Razman Mundur

Untuk diketahui, sebelumnya Razman Arif Nasution menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Kepala Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat versi KLB. Razman mengaku keberadaan Nazaruddin di kubu Moeldoko menjadi beban internal partai (versi KLB).

“Bukan berarti bahwa kubu AHY sudah benar. Saya tetap melihat AD/ART yang dilahirkan pada tahun 2020 cacat. Saya tak bergeser dari situ. Tapi menurut saya keberadaan Nazaruddin adalah beban bagi Partai Demokrat hasil KLB. Kenapa jadi beban? Itu pertimbangan saya sendiri,” ungkap Razman, Jumat (2/3/2021).

Razman menyebut Nazaruddin sering kali ikut campur persoalan hukum yang seharusnya dirinya-lah yang mengurusinya. Dia mengaku sama seperti ‘bunuh diri’ dan mengacaukan reputasinya sebagai pengacara jika terus-terusan berada di dalam kubu Moeldoko.

“Idealnya, menurut saya, ini dirapatkan dengan orang-orang hukum. Saya ketua tim advokasi hukum, bukan didiamkan. Tapi begitu ini keluar, memukul ini semua, termasuk saya. Jadi saya khawatir di persidangan nanti, termasuk PN Jakpus, saya tak mampu menghadirkan data-data factual. Ini sama dengan bunuh diri dan merusak reputasi saya,” sambungnya.

To Top