News

Kubu Moeldoko Gugat AD/ART, PD: Mereka Pakai Logika Mabuk!

Digugat Kubu Moeldoko Soal AD/ART, PD: Mereka Pakai Logika Mabuk!

Deputi 2 Bidang Hukum dan Advokasi Partai Demokrat (PD), Mehbob menanggapi gugatan yang dilayangkan kubu Moeldoko terkait pembatalan AD/ART 2020 ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Mehbob menyebut gugatan itu tidak bisa diterima karena kedaluwarsa.

“Kalau mereka mau gugat ke PTUN masalah anggaran dasar, itu sudah jelasa sudah kedaluwarsa. Menurut Pasal 55 PTUN itu adalah 90 hari sejak diumumkan dan masuk berita negara, ini kan sudah satu tahun lebih.  Jadi mereka ini sekarang bukan pakai logika hukum, tapi logika mabuk” kata Mehbob, Kamis (8/4/2021).

Mehbob mengatakan tidak mungkin AD/ART Partai Demokrat bermasalah karena Kementerian Hukum dan HAM tidak menolaknya. Dia menyebut Kementerian Hukum dan HAM pasti melakukan verifikasi dengan ketat sebelum mengesahkan AD/ART Partai Demokrat.

“Kalau dibilang kita melanggar, itu melanggar yang mana? Bisa buktikan tidak? Kalau itu memang bertentangan dengan UU Parpol dan UUD, pasti oleh tim verifikasi Menkumham pasti akan ditolak dan disuruh perbaiki. Pasti di Menkumham kan diverifikasi dan tidak langsung disahkan. Kalau mereka gugat AD/ART itu pun juga akan kembali lagi ke Mahkamah Partai,” tegasnya.

Politikus Partai Demokrat itu menegaskan penggugat AD/ART memiliki legal standing yang rendah. Sebab, kata dia, pihak kubu Moeldoko telah dipecat sebagai anggota Partai Demokrat.

“Kemudian penggugatnya siapa? Kalau penggugat model Jhoni Allen, Darmizal, Max Sopacua, legal standingnya sudah rendah karena mereka sudah dipecat semua. Mereka sudah tidak punya legal standing. Katanya ada DPC-DPC, itu juga sudah kita pecat dan PLT-kan,” sambungnya.

PD Siap Gugat Balik

Lebih lanjut, Mehbob memastikan Partai Demokrat (PD) akan melayangkan gugatan terhadap kubu Moeldoko atas tidakan melawan hukum. Dia menyebut pihak kubu Moeldoko tidak memiliki kapasitas dalam melenyenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).

“Kita bukan menunggu, kita juga melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke mereka itu. Karena mereka orang yang tidak sah, tidak punya kapasitas menyelenggarakan KLB,” ucap Mehbob.

Dikatakan olehnya bahwa Partai Demokrat tidak akan tinggal diam ‘menghadapi’ kubu Moeldoko. Langkah-langkah hukum siap ditempuh untuk ‘bertempur’ dengan kubu penyelenggara KLB di Deli Serdang itu.

“Kita juga akan lakukan langkah-langkah hukum lainnya yang kita lakukan, dengan mereka sudah dipecat, dan dia masih memaki atribut itu tidak boleh. Dalam UU Parpol Pasal 26 sudah jelas, orang yang sudah dipecat tidak boleh menggunakan atau mengadakan acara partai yang sama,” imbuhnya.

Kubu Moeldoko Gugat PD

Sebelumnya, juru bicara kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad mengatakan pihaknya telah melayangkan gugatan perubahan AD/ART Partai Demokrat ke PN Jakarta Pusat. Rahmad menjelaskan maksud dari gugatan yang dilayangkan kubunya.

“Meminta PN membatalkan AD/ART 2020 karena melanggar UU, baik formil dan materiil. Dasar pembatalan demi hukum AD/ART 2020 oleh PN tentu saja terkait formil dan materiilnya AD/ART tersebut. Antara lain adanya pemalsuan nama pendiri dari 99 orang menjadi 2 orang yang salah satunya masuk nama SBY, yang bukan pendiri. Terkait pula masalah kewenangan tunggal SBY di dalam partai, terkait kewenangan Mahkamah partai yang diamputasi dan menjadi subordinasi Ketua Umum dan Ketua Majels Tinggi dan lain-lain,” terang Rahmad, belum lama ini.

Di samping itu, gugatan yang dilayangkan kubu Moeldoko juga meminta kubu AHY melakukan ganti rugi Rp 100 miliar.

“Meminta kubu AHY ganti rugi Rp 100 miliar dan uang itu (akan) kami berikan ke seluruh DPD dan DPC se-Indonesia yang selama ini sudah nyetor ke pusat,” sambungnya.

Copyright © 2021 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top