News

Kubu Moeldoko Lancarkan Serangan, Partai Demokrat Menepis!

Kubu Moeldoko Lancarkan Serangan, Partai Demokrat Menepis!

Kubu Moeldoko melancarkan serangan kepada Partai Demokrat terkait Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) versi tahun 2020. Dikatakan bahwa AD/ART tersebut melanggar Undang-Undang Partai Politik.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah seorang penggagas KLB Demokrat, Ahmad Yahya.

“Saya ingin sampaikan bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tahun 2020, yang merupakan landasan kerja Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat versi AHY, telah nyata-nyata melanggar Undang-Undang Partai Politik. Oleh karena itu, dia batal demi hukum,” kata Ahmad Yahya, Kamis (11/3/2021).

Partai Demokrat Menepis

Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putera, secara tegas, menepis pernyataan kubu Moeldoko yang menyebut AD/ART versi tahun 2020 bertentangan dengn UU Partai Politik. Herzaky menyebut apa yang dikatakan oleh penggagas KLB Demokrat itu bohong

“Bohong kalau kepengurusan Ketum AHY dan AD/ART hasil Kongres V Tahun 2020 tidak sah. Kepengurusan Ketum AHY dan AD/ART hasil kongres tahun 2020 sudah disahkan oleh negara melalui SK Menkumham, dan sudah tercatat di lembar negara,” tegas Herzaky, Kamis (11/3/2021).

Lebih lanjut, Herzaky menegaskan AD/ART versi tahun 2020 Partai Demokrat sudah disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dia memastikan AD/ART tersebut tidak bertentangan dengan UU Partai Politik.

“Dalam konsiderans-nya jelas tercantum, telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Kemenkumham bahwa berkas hasil Kongres 2020 itu sesuai dengan pasal-pasal terkait di UU Parpol Tahun 2008 yang sudah diubah melalui UU Parpol Tahun 2011,” tutur dia.

Serangan Balik Herzaky

Tidak hanya membantah pernyataan kubu Moeldoko terkait AD/ART versi tahun 2020 Partai Demokrat, Herzaky juga melontarkan serangan balik kepadanya. Herzaky menyebut para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) itu telah menghina Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan jajarannya.

“Jika dikatakan bahwa kepengurusan dan AD/ART hasil Kongres V tahun 2020 tidak sah, berarti para pelaku GPK-PD menghina Menteri Hukum dan HAM dan staf-stafnya serta menganggap Kemekumham tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya,” ucap Herzaky.

Herzaky menyindir para pelaku GPK-PD yang ‘berselingkuh’ dengan orang dalam Istana. Dia merasa heran dengan klaim soal AD/ART itu yang secara tidak langsung menghina Kemenkumham.

“Memang keterlaluan para pelaku GPK-PD. Mentang-mentang berselingkuh dengan oknum kekuasaan, berani-beraninya kemudian menghina Menkumham dan staf, serta menuduh Kemenkumham tidak cakap melaksanakan tugasnya,” tambahnya.

Serangan soal Mahar Pilkada

Sebelumnya, kubu Moeldoko juga melancarkan serangan terkait adanya mahar politik. Hal ini seperti disampaikan oleh salah seorang penggagas KLB Demokrat Jhoni Allen Marbun yang menceritakan pertemuannya dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pertengahan Februari lalu.

“Saya sampaikan ini pada saat pertemua saya dengan bapak SBY di Cikeas tanggal 16 Februari lalu. Saya sampaikan, termasuk mahar-mahar pilkada. Beliau mengatakan ‘membeli kantor di Proklamasi’. Saya kaget, loh bapak dulu jadi Presiden 10 tahun kok nggak mikirin kantor? Kenapa kemudian harus keringat dari DPC dan iuran-iuran dari fraksi tingkat II dan tingkat I,” ucap Jhoni Allen Marbun, Kamis (11/3/2021).

Menanggapi serangan itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng dengan tegas menepisnya. Andi menegaskan tidak ada mahar di dalam Partai Demokrat, melainkan hanya iuran yang digunakan untuk kegiatan partai.

“Nggak ada mahar. Yang ada kenclengan-kenclengan (iuran atau sumbangan atau urunan) saja untuk berbagai macam kegiatan partai,” tepis Andi, Kamis (11/3/2021).

To Top