News

Lahan Markaz Syariah Diminta PTPN, FPI Singgung Putusan MA 1958

Lahan Markaz Syariah Diminta PTPN, FPI Singgung Putusan MA 1958

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional mengatakan lahan Pondok Pesantren Markaz Syariah di Megamendung, Jawa Barat adalah milik PTPN VIII. Lahan tersebut tidak bisa diserahkan kepada masyarakat. Front Pembela Islam pun melalukan pembelaan diri dengan menyinggung yurispudensi MA.

Aziz Yanuar, Kuasa hukum FPI, mengakui jika hak guna usaha atau HGU lahan pondok pesantren milik Habib Rizieq itu adalah milik PTPN VIII. Tapi FPI mengacu pada Yurispidensi MA Nomor 329K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 terang Aziz.

“Memang HGU milik PTPN VIII. Namun ada Yurisprudensi MA No 329K/Sip/1957 tanggal 24 Sept 1958. Yang menegaskan bahwa yang membiarkan tanah selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut,” jelas Aziz, kepada wartawan, Jumat (25/12/2020).

Lihat Juga: Pakai Tanah Milik PT PN Tidak Berizin, FPI Minta Ganti Rugi

Isi Yurispidensi MA Nomor 329K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 tersebut adalah:

“Orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking).”

Aziz juga menegaskan FPI siap meyerahkan lahan tersebut ke PTPN VIII untuk kepentingan negara. Namun, lanjut Aziz, PTPN VIII harus ada biaya ganti yang telah dikeluarkan untuk pembangunan di lahan tersebut.

“Kalau memang PTPN VIII ingin gunakan untuk kepentingan negara silakan. Tapi ganti biaya yang sudah dikeluarkan umat untuk over garap dan bangunan di atasnya.”

Kementerian ATR/BPN telah menerangkan bahwa lahan Pondok Pesantren Markaz Syariah milik Rizieq Shihab di Bogor tersebut masih milik PTPN VIII. Lahan tersebut tidak bisa diserahkan kepada masyarakat kecuali sudah disetujui oleh BUMN.

Lihat Juga: FPI Serobot Tanah PT PN BUMN?, Rizieq Shihab Buka Suara

Dalam pernyataanya, FPI mengatakan Rizieq telah membeli lahan dari warga sebelum pondok pesantren tersebut didirikan. Namun, BPN menerangkan secara hukum lahan tersebut masih milik PTPN VIII yang merupakan kepunyaan BUMN. Terkait hal ini PTPN VIII pun melayangkan surat somasi kepada Ponpes Markaz Syariah yang dipimpin oleh Rizieq Shihab. Bukan hanya itu, PT Perkebunan Nusantara VIII juga meminta pondok pesantren tersebut untuk segera meninggalkan lahan di lokasi itu.

“Dengan ini kami sampaikan bahwa PT Perkebunan Nusantara VIII telah pembuatan surat somasi kepada seluruh okupan di wilayah Perkebunan Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor dan Markaz Syariah milik pimpinan FPI.”  Dilansir dari detikcom, kata Sekretaris Perusahaan PTPN VIII Maning DT melalui pesan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (24/12).

To Top