News

Langgar PPKM Darurat, Bos 2 Perusahaan Di DKI Jadi Tersangka

Bos 2 Perusahaan Jadi Tersangka Pelanggaran PPKM Darurat

Polda Metro Jaya menindak 2 perusahaan non-esensial dan non-kritikal yang melanggar PPKM darurat. Dari 2 perusahaan tersebut 3 orang ditetapkan menjadi tersangka. Salah satu perusahaan berinisial PT DPI, yang berlokasi di Tanah Abang, Jakarta Pusat, diketahui tetap meminta karyawannya untuk masuk kantor walaupun termasuk perusahaan non-esensial dan non-kritkal.

“Satgas Gakkum sudah mengecek dan kemarin mengamankan 2 perusahaan. Pertama PT DPI di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kita mengamankan 9 orang,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Rabu (7/7/2021).

Kemudian, Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan intensif kepada 9 orang tersebut, dan hasilnya 2 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Lihat Juga: Kematian Meningkat, Anies Sebut Jakarta dalam Tanda Bahaya

CEO-Manajer HRD Sebagai Tersangka Pelanggaran PPKM Darurat

2 orang tersangka tersebut diketahui adalah petinggi di PT DPI. Keduanya dianggap yang bertanggung jawab karena membiarkan para karyawan masuk kantor walau telah diberlakukan PPKM Darurat.

“Ada 2 tersangka inisial ERK ini direktur utamanya. Ke-2, AHV, ini manajer HR di PT DPI,” terang Yusri.

Perusahaan lain yang ditindak adalah PT LMI, yang terletak di Sudirman, Jakarta Selatan. Polisi mengamankan 5 orang dari perusahaan tersebut. Kemudian setelah dilakukan pengembangan, satu orang yang merupakan CEO perusahaan tersebut dijadikan sebagai tersangka.

“5 orang kita dalami dan kia jadikan tersangka wanita inisial SD. Dia CEO dari perusahaan ini,” ungkap Yusri.

Dijerat Undang Undang Wabah Penyakit Menular

Lebih lanjut, Yusri mengatakan pihaknya akan terus menindak perusahaan non-esensial dan non-kritikal yang tetap beroperasi di tengah PPKM darurat. Ia pun meminta masyarakat berperan aktif untuk melapor jika menemukan kasus serupa.

Lihat Juga: Sengkarut STRP Yang Wajib Dikantongi Pekerja Untuk Keluar-Masuk Jakarta

Ketiga orang yang kini menjadi tersangka tersebut masih di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Ketiganya dijerat Pasal 14 ayat 1 juncto Pasal 55 dan 56 UU No 4 Thn 1984 mengenai Wabah Penyakit Menular. Mereka terancam pidana 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Sebelumnya dilaporkan, Polda Metro Jaya mengungkap ada 103 perusahaan di luar sektor esensial dan kritikal di DKI Jakarta yang melanggar PPKM darurat. Sesuai kebijakan yang berlaku, perusahaan non-esensial diharuskan untuk menerapkan 100% WFH (Work From Home).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top