News

Lengkap! Begini Penjelasan Sri Mulyani Soal Tax Amnesty Jilid II

Lengkap! Begini Penjelasan Sri Mulyani Soal Tax Amnesty Jilid II

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait program tax amnesty jilid II dalam UU HPP (Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Sri Mulyani menuturkan, program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

“Program ini tujuannya untuk semakin meningkatkan kepatuhan sakarela wajib pajak. Jadi jika tadi semua aturan legislasi dalam negeri dan kerja sama internasional semakin diperkuat. Untuk mempersempit kemungkinan, kemungkinan masyarakat ataupun wajib pajak maupun pengusaha dapat melakukan apa yang dinamakan penghindaran pajak,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (7/10/2021).

“Jadi kami saat ini memberi pengungkapan sukarela sebagai sebuah kesempatan sebelum lalu langkah-langkah enforcement dilakukan seperti yang dicantumkan dalam Undang Undang HPP ini,” imbuhnya.

Sri Mulyani berharap, kebijakan tax amnesty jilid II dapat meningkatkan pelaporan kewajiban pajak. Pemerintah sendiri membuka kesempatan ini mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

“Oleh sebab itu kita harap kepatuhan wajib pajak lewat kesempatan enam bulan yang diberikan pemerintah yaitu Januari sampai Juni 2022 dapat menaikkan pelaporan dari wajib pajak yang selama ini belum dilaporkan,” tutur Menkeu Sri Mulyani.

Lihat Juga: Tax Amnesty Jilid II, Ekonom: Jokowi Ingkar Janji

Seperti yang diatur di UU HPP, wajib pajak yang mengikuti tax amnesty tahun depan akan dikenai tarif PPh final. Sri Mulyani menekankan, tarif tersebut lebih tinggi daripada tax amnesty sebelumnya.

“Ini semua rate-nya di atas yang telah berlaku pada tax amnesty yang pertama. Untuk dapat memperlihatkan bahwa kita tetap memberi kesempatan, tapi untuk keadilan tax amnesty yang sebelumnya tarifnya di atas tax amnesty sebelumnya,” bebernya.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menuturkan sanksi administrasi sebanyak 200% yang sebelumnya diterapkan pada tax amnesty pertama akan tetap berlaku di jilid II.

“Berlaku peraturan normal yaitu membayar PPh sesuai tarif Pasal 17 dan sanksi administratif yang berlaku. Untuk asset sebelum 2016 kembali berlaku 200%,” terang Yustinus kepada detikcom, seperti dikutip oleh loperonline.com, Jumat (8/10/2021).

Namun sanksi administrasi 200% tersebut hanya berlaku bagi wajib pajak pribadi dan badan peserta tax amnesty jilid I berbasis asset yang belum dilaporkan pada waktu mengikuti program tax amnesty sebelumnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top