News

Demokrat Komentari Luhut Tolak Buka Big Data Penundaan Pemilu

Demokrat Komentari Luhut Tolak Buka Big Data Penundaan Pemilu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menolak membuka big data terkait mayoritas masyarakat menginginkan penundaan pemilu. Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan perihal big data yang diklaim Luhut menimbulkan keragu-raguan sehingga wajar ia menolak membukanya.

“Keengganan LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) membuka big data sebenarnya sejak awal sudah mengundang dan menimbulkan kesangsian dari banyak pihak,” kata Kamhar, Rabu (13/4/2022).

Kamhar menuturkan big data soal masyarakat ingin pemilu ditunda yang diklaim Luhut memunculkan keragua-raguan dari sejumlah pihak, termasuk partai politik. Salah satu keragu-raguan yang dimaksud yakni jumlah orang yang diklaim dalam big data sangat besar dan tidak sesuai.

“Tak hanya dari praktisi media digital seperti drone emprit, termasuk juga dari beberapa partai politik. Kesangsian ini karena angka yang disampaikan terlalu fantastis dan tak bersesuaian dengan keseharian yang kita temukan ketika berselancar di media sosial,” terangnya.

Jokowi Diminta Sanksi Pembantunya yang Goreng Penundaan Pemilu

Kamhar melanjutkan, menurut dia, isu terkait big data soal masyarakat ingin penundaan pemilu sudah tidak relevan lagi. Mengingat, lanjut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan dengan tegas bahwa Pemilu akan digelar pada 2024 mendatang.

“Menurut saya, di tengah situasi yang sudah terlanjur gaduh dan memicu aksi demonstrasi dari mahasiswa dan emak-emak di satu sisi, serta pak Jokowi telah mengambil sikap tegas terhadap wacana ini, meski terlalu lama dibiarkan menggantung di sisi lainnya, pembukaan big data oleh LBP menjadi tidak relevan,” tegas politikus Demokrat itu.

Kata Kamhar, saat ini yang relevan ialah Jokowi melayangkan sanksi kepada pembantu-pembantunya yang menggoreng wacana penundaan Pemilu. Menurut dia, Jokowi akan kembali terlihat berwibawa sebagai Presiden apabila mengambil sikap yang tegas.

“Justru saat ini yang relevan dan dinantikan publik adalah ketegasan pak Jokowi untuk memberi sanksi tegas terhadap pembantu-pembantunya yang bermanuver atau ikut menggoreng-goreng wacana penundaan Pemilu, penambahan masa jabatan Presiden dan periodisasi Presiden,” ungkap Kamhar.

“Ketegasan ini bisa mengembalikan kewibawaan Presiden Jokowi untuk kemudian lebih fokus menunaikan dan melunasi seluruh janji kampanyenya yang masih jauh panggang dari api,” tambahnya.

Luhut Tolak Buka Big Data

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan didemo BEM Universitas Indonesia (UI) saat dia berkunjung di kampus tersebut. Luhut pun mendatangi mahasiswa yang mendemonya. Kepada mereka, Luhut menegaskan dirinya tidak pernah menyatakan soal masa jabatan Presiden diperpanjang menjadi 3 periode.

“Siapa yang bilang saya minta jabatan Presiden sampai 3 periode, saya tanya? Saya tidak pernah mengatakan wacana itu. Yang pernah saya katakan, banyak di bawah itu minta Pemilu ditunda. Kamu ngomong gini salah? Nggak kan!” papar Luhut di depan mahasiswa UI yang mendemonya, Selasa (12/4/2022).

Saat diminta membuka big data terkait masyarakat mayoritas ingin dilakukannya penundaan Pemilu oleh mahasiswa, Luhut enggan menurutinya. Menko Marves itu berkata mahasiswa tidak berhak mendesak dirinya membuka big data.

“Dengerin kamu anak muda. Kamu nggak berhak juga nuntut saya karena saya juga punya hak untuk tidak memberi tahu,” tegasnya.

Luhut menuturkan setiap orang boleh berbeda pendapat. Selain itu, lanjut dia, setiap orang juga memiliki hak untuk tidak membagikan suatu informasi.

“Dengerin, kan saya punya hak juga untuk tidak men-share sama kalian. Tidak ada masalah kenapa harus ribut, kamu harus belajar berdemokrasi ke depan, bahwa kamu dengan istrimu, pacarmu saja bisa beda pendapat, tidak perlu emosional,” ungkap Menko Marves itu.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © 2022 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top