News

Luhut Usulkan TNI Masuk Kementerian, Jokowi: Kebutuhannya Belum Mendesak

Luhut Usulkan TNI Masuk Kementerian

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan belum ada kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk merealisasikan usulan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal TNI masuk kementerian.

Hal ini disampaikan presiden untuk menanggapi usulan revisi UU Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar TNI dapat menjabat di Kementerian.

“Saya lihat masih kebutuhannya belum mendesak. Kebutuhannya belum mendesak,” ucap Jokowi singkat dalam kunjungan kerja di Boyolali, Jawa Tengah yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (11/8/2022).

Dilaporkan, Luhut mengusulkan revisi UU TNI untuk mengatur penempatan tentara di jabatan kementerian. Ia ingin tentara bisa ke jabatan sipil kembali. Menurut dia, TNI akan sangat membantu pemerintahan.

Lihat Juga: Keturunan PKI Boleh Daftar TNI, Ini Kebijakan Baru dari Panglima TNI

“Sebenarnya saya sudah mengusulkan untuk perubahan UU TNI. UU TNI itu ada satu hal yang perlu sejak saya Menko Polhukam bahwa TNI ditugaskan di kementerian/lembaga atas permintaan dari instistusi tersebut atas persetujuan presiden,” ujar Luhut di acara Silaturahmi Nasional PPAD di Sentul, Bogor, Jumat (5/8/2022).

Usulan TNI masuk kementerian itu dilatar belakangi karena terbatasnya peran tentara di dalam kementerian. Luhut memberikan contoh jabatan di Kemenko Marves tidak bisa ditempati oleh TNI.

Kritik Atas Usulan TNI Masuk Kementerian

Sejumlah pihak pun mengkritik usulan Luhut Binsar Pandjaitan soal TNI masuk kementerian itu. Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Rivanlee Anandar, menuturkan wacana tersebut memperlihatkan kegagalan mengidentifikasi masalah di TNI, salah satunya banyak perwira nonjob.

“Konsekuensinya, mekanisme penentuan posisi pada jabatan sipil tertentu bukan lagi berlandaskan kualitas seseorang, melainkan hanya dari power semata. Dalam hal ini jejaring TNI dengan pejabat publik yang berpotensi jelas melahirkan konflik kepentingan,” tutur Rivanlee Senin (8/8/2022).

Sementara itu Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar, Dave Laksono, menyebut soal dwifungsi ABRI yang sempat dijalankan saat Orde Baru.

Lihat Juga: Ini Kebijakan Presiden Jokowi Tuk Manjakan Prajurit TNI

“Untuk memasukkan personel TNI aktif ke dalam kementerian atau posisi sipil perlu banyak pertimbangan tentunya. Pertama kita harus menjaga semangat reformasi agar kita tidak kembali ke era sebelumnya di mana ada dwifungsi ABRI,” kata Dave, Kamis (11/8/2022).

Sebagai informasi, dwifungsi ABRI dilaksanakan oleh Presiden Soeharto, saat itu tentara boleh menempati jabatan-jabatan sipil.

Menutur dia, TNI masuk kementerian mungkin bisa saja jika memang dibutuhkan. Tetapi, sambungnya, hal yang lebih penting yaitu soal menjalankan demokrasi dan supremasi sipil di RI.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © 2022 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top