News

Maklumat Kapolri, Ancaman Terhadap Tugas Wartawan dan Media

Maklumat Kapolri, Ancaman Terhadap Tugas Wartawan dan Media

Komunitas pers memohon Kapolri Jenderal Idham Aziz mengevaluasi Maklumat No: Mak/ 1/ I/ 2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Aktivitas, Pemakaian Simbol serta Atribut Dan Penghentian Aktivitas Front Pembela Islam (FPI).

Permintaan ini di informasikan, Pimpinan Universal Aliansi Jurnalis Independen( AJI) Indonesia Abdul Manan, Pimpinan Universal Persatuan Wartawan Indonesia( PWI) Pusat Atal S. Depari, Pimpinan Universal Jalinan Jurnalis Tv Indonesia( IJTI) Hendriana Yadi, Sekjen Pewarta Gambar Indonesia( PFI) Hendra Eka, Pimpinan Forum Pemimpin Redaksi( Forum Pemred) Kemal E. Gani, serta Pimpinan Universal Asosiasi Media Siber Indonesia( AMSI) Wenseslaus Manggut.

Polri beralasan Maklumat Kapolri yang ditandatangani 1 Januari 2021 itu buat membagikan proteksi serta menjamin keamanan dan keselamatan warga pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang larangan aktivitas, pemakaian simbol serta atribut dan penghentian aktivitas FPI

Aktivitas FPI dilarang bersumber pada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negara, Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi serta Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negeri RI serta Kepala Tubuh Nasional Penanggulangan Terorisme No: 220- 4780 Tahun 2020; Meter. HH 14. HH. 05. 05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020; KB/ 3/ XII/ 2020; 320 Tahun 2020 bertepatan pada 30 Desember 2020 tentang Larangan Aktivitas, Pemakaian Simbol serta Atribut Dan Penghentian Aktivitas FPI.

Bagi komunitas pers, terdapat 4 perihal yang di informasikan dalam Maklumat Kapolri itu, yang salah satunya tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan mendapatkan data serta pula dapat mengecam wartawan serta media yang tugas utamanya merupakan mencari data serta menyebarluaskannya kepada publik.

Salah satu isi maklumatnya, tepatnya di Pasal 2d, yang isinya melaporkan:” Warga tidak mengakses, mengunggah, serta memberitahukan konten terpaut FPI baik lewat web ataupun media sosial”.

Menyikapi Maklumat Kapolri di Pasal 2d tersebut, komunitas pers melaporkan 4 perilaku:

Awal, Maklumat Kapolri dalam Pasal 2d itu kelewatan serta tidak sejalan dengan semangat kita bagaikan negeri demokrasi yang menghargai hak warga buat mendapatkan serta menyebarkan data.

Soal ini tertuang jelas dalam Pasal 28F UUD 1945 yang melaporkan,” Tiap orang berhak buat berbicara serta mendapatkan data buat meningkatkan individu serta area sosialnya, dan berhak buat mencari, mendapatkan, mempunyai, menaruh, mencerna serta mengantarkan data dengan memakai seluruh tipe saluran yang ada”.

Kedua, Maklumat Kapolri ini mengecam tugas wartawan serta media, yang sebab profesinya melaksanakan guna mencari serta menyebarkan data kepada publik, tercantum soal FPI.

Baca Juga : FPI Dibubarkan Pemerintah, Ini Sederet Riwayat dan Kontroversinya

Hak wartawan buat mencari data itu diatur dalam Pasal 4 UU 40/ 1999 tentang Pers yang isinya melaporkan,”( 3) Buat menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, mendapatkan, serta memberitahukan gagasan serta data”.

” Isi maklumat Kapolri itu, yang hendak memproses siapa saja yang menyebarkan data tentang FPI, pula dapat dikategorikan bagaikan pelarangan penyiaran, yang itu berlawanan dengan Pasal 4 ayat 2 UU Pers,” ucap komunitas pers yang penjelasan tertulis, Jumat (1/1/21).

To Top