News

Manfaat JKP, Pengganti JHT yang Akan Resmi Diluncurkan Jokowi Hari Ini

Manfaat JKP

Pemerintah direncanakan menerbitkan program baru pengganti JHT bernama JKP, lalu apa manfaat JKP?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan meluncurkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada, Selasa (22/2/222). Program ini dicanangkan akan menggantikan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) untuk mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Awalnya, Kementerian Ketenagakerjaan merevisi manfaat klaim JKT. Dalam syarat terbaru, klaim hanya dapat dilakukan ketika peserta telah berusia 56 tahun, cacat tetap dan meninggal dunia.

Namun, karena banyaknya penolakan, Jokowi pun meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato untuk merevisi peraturan itu.

Lihat Juga: Pro Kontra Aturan Baru Pencairan JHT yang Baru Bisa Dinikmati di Umur 56 Tahun

Menindaklanjuti perintah Presiden, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menuturkan pihaknya bakal mengeluarkan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) baru mengenai JHT. Hal ini ditujukan untuk merevisi Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT.

Manfaat JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan)

Meski aturan JHT akan direvisi, namun program JKP akan tetap dilanjutkan. Lalu, apa itu JKP? Apa manfaatnya?

JKP adalah program yang khusus dibuat untuk melindungi para kekerja dari PHK. Meski tidak dipungut iuran lebih, namun pekerja maupun pemberi kerja disyaratkan wajib membayar iuran program jaminan sosial lain secara teratur.

Untuk mendapatkan manfaat JKP, karyawan perusahaan besar harus terdaftar di semua program jaminan sosial, yaitu JHT, kecelakaan kerja (JKK), jaminan kesehatan, jaminan pensiun (JP) dan jaminan kematian (JK).

Sedangkan untuk usaha mikro dan kecil persyaratan untuk mendaftarkan karyawannya ke program ini adalah, JHT, JKK dan JKM.

Manfaat JKP yaitu pendaftar dapat memperoleh akses informasi lowongan pekerjaan, pelatihan kerja dan uang tunai. Mandaat uang tunai akan diberikan selama enam bulan setara 45% gaji untuk tiga bulan pertama. Sementara itu, untuk tiga bulan selanjutnya setara dengan 25% gaji.

Bukan hanya itu, masih ada lima syarat lainnya yang wajib dipenuhi agar peserta bisa mendapat manfaat program ini. Kelima syarat tersebut adalah:

  1. Terkena PHK, baik berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
  2. Bersedia kembali bekerja. Jika tak berniat untuk kembali bekerja, maka manfaat JKP tidak bisa diberikan.
  3. Penerima wajib membayar iuran minimal 12 bulan selama 24 bulan. Selain itu, peserta penerima manfaat juga harus sudah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan paling tidak enam bulan berturut-turut sebelum terkena PHK.
  4. PHK pada pekerja yang hubungan kerjanya PKWT dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT.
  5. Masa pembayaran iuran enam bulan terakhir diperhitungkan dalam masa iur paling singkat 12 bulan dalam 24 bulan.
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2022 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top