News

Mardani Maming Resmi Jadi Tersangka Suap dan Gratifikasi!

Mardani Maming Tersangka Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan eks Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming menjadi tersangka. Mardani Maming diduga mendapatkan suap dan gratifikasi mengenai izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan, selama menjabat Mardani sudah menyalahgunakan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan operasi dan produksi di wilayahnya.

Salah satu pihak yang ia bantu yaitu pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) Henry Soetio pada tahun 2010.

“(Membantu) untuk memperoleh IUP (izin usaha pertambangan) OP (operasi dan produksi) milik PT BKPL (Bangun Karya Pratama Lestari) seluas 370 hektare yang berlokasi di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan,” kata Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (28/7/2022)

Henry diduga mendekati Mardani Maming untuk mempercepat proses peralihan izin usaha pertambangan PT BKPL ke PT PCN. Kemudian, Mardani mengenalkan Henry ke Raden Dwijono Putrohadi Sutopo yang kala itu menjadi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi di Tanah Bambu pada tahun 2011.

Lihat Juga: Jadi Tersangka, Mardani Maming Masuk DPO!

Selain itu, Mardani juga meminta Raden agar membantu Henry. Akhirnya, pada Juni 2011 Mardani mengeluarkan surat keputusan terkait peralihan izin usaha pertambangan PT BKPL kepada PT PCN.

“Ditandatangani MM (Mardani Maming) di mana diduga ada beberapa kelengkapan administrasi dokumen yang sengaja di-backdate (dibuat tanggal mundur) dan tanpa bubuhan paraf dari beberapa pejabat yang berwenang,” papar Marwata.

Mardani Maming Diduga Lakukan Monopoli Usaha Pertambangan

Peralihan tersebut diduga melanggar UU No.4 Tahun 2009 Pasal 93 ayat (1). Beleid tersebut mencantumkan pemegang IUP dan IUPK tidak diperbolehkan memindahkan IUP maupun IUPK miliknya ke pihak lain.

Pada perkara ini, KPK juga meyakini Mardani Maming meminta Henry untuk mengurus izin pelabuhan sebagai penunjang operasional pertambangan. Usaha pertambangan tersebut diyakini juga dimonopoli oleh PT Angsana Terminal Utama (ATU). Menurut Alexander Marwata perusahaan itu adalah milik Mardani.

Lihat Juga: Terjaring OTT KPK, Bupati Bogor Malah Salahkan Anak Buah

PT ATU sendiri adalah perusahaan fiktif yang secara sengaja dibuat oleh Mardani. Tujuannya yaitu mengolah dan menjalankan usaha pertambangan sampai pembangunan pelabuhan di Kabupaten Tanah Bumbu.

“Direksi dan pemegang sahamnya masih berafiliasi dan dikelola pihak keluarga Mardani Maming dengan kendali perusahaan tetap dilakukan oleh Mardani,” kata Marwata.

Sementara itu, operasional PT ATU diyakini berasal dari Henry. Perusahaan tersebut pembangunan pelabuhan mulai dari 2012 hingga 2014. Mardani Maming diduga juga berkali-kali telah menerima uang dari Henry

“Uang diduga diterima dalam bentuk tunai maupun transfer rekening dengan jumlah sekitar Rp104,3 miliar dalam kurun waktu 2014 sampai 2020,” ungkap Marwata.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2022 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top