News

Menko PMK: PPKM Darurat Dilanjutkan Sampai Akhir Juli

Menko PMK Ungkap PPKM Darurat Dipernjang

Kebijakan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) darurat  di Pulau Jawa dan Bali bakal diperpanjang sampai akhir Juli mendatang. Perpanjangan PPKM darurat tersebut diungkap oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

“Tadi rapat kabinet terbatas yang saya mengikuti saat saya di Sukoharjo telah diputuskan Pak Presiden (PPKM darurat) diperpanjang hingga akhir Juli. Hingga akhir Juli PPKM,” ungkap Menteri PMK Muhadjir Effendy ketika meninjau Hotel University Club UGM yang diubah jadi shelter pasien Covid, Sleman, Jumat (16/7/2021).

Ia menuturkan dengan adanya perpanjangan masa PPKM darurat ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan adanya sejumlah risiko. Di antaranya yang ia sebutkan yaitu terkait bansos atau bantuan sosial.

“Perpanjangan ini memang banyak risiko. Termasuk bagaimana agar seimbang, bersama-sama antara tadi itu meningkatkan kedisiplinan warga untuk mematuhi prokes dan standart PPKM serta bantuan sosial,” kata Muhadjir.

Lihat Juga: PPKM Darurat Bakal Diperpanjang Nggak Sih?

Khusus untuk bantuan sosial, ia mengatakan pemerintah tak dapat menanggungnya sendiri. Ia meminta seluruh pihak untuk saling bergotong royong. Termasuk pihak perguruan tinggi juga diminta untuk turut membantu.

“Sebab itu bantuan sosial itu tak mungkin ditanggung negara sendiri oleh pemerintah. Gotong royong rakyat,” sambungnya.

“Termasuk civitas academia UGM di bawah Bapak Rektor yang memohon gerakan untuk bantu mereka yang kurang beruntung karena PPKM ini,” lanjutnya.

Muhadjir juga ingin supaya masyarakat dapat memupuk kesadaran untuk saling menjaga serta membantu sesama.

“Saling membantu saling bergandeng tangan mengulurkan tangan termasuk juga bersedekah masker. Sebab bagaimana pun rakyat di bawah, masker adalah barang yang mahal, tak mungkin kita minta kesadaran (rakyat) terus tanpa upaya untuk membantu mereka,” tutupnya.

Menko PMK Sebut Situasi Saat Ini Sudah Darurat Militer

Melonjaknya kasus COVID-19 di RI masih belum terkendali, bahkan Muhadjir menyebut kondisi pandemi saat ini sudah darurat militer.

“Kan sebetulnya pemerintah saat ini meskipun tak di umumkan kita ini kan dalam kondisi darurat militer. Jadi jika darurat itu, ukurannya tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, darurat perang. Nah jika saat ini sudah darurat militer,” tutur Muhadjir, di Sleman, Jumat (16/7/2021).

Lihat Juga: Perpanjangan PPKM Darurat Jadi Skenario Terburuk Jika Kasus COVID-19 Belum Melandai

Ia menyebut saat ini RI sedang berperang melawan virus Corona yang tidak terlihat.

“Mengapa? Sebab kita berhadapan dengan musuh yang tak terlihat dan musuh tak tampak ini di dalam peperangan tak menggunakan kaidah hukum perang. Sebab seluruh orang dianggap kombatan oleh Corona ini,” terangnya.

Menurutnya, situasi sekarang ini sudah tak dapat ditangani dengan cara-cara biasa. Oleh sebab itu, tutur Muhadjir, Pemerintah mulai menerjunkan TNI-Polri dalam menangani kasus COVID-19.

“Sebab itu Pak Presiden telah mulai menerjunkan TNI-Polri itu sebab pertimbangan kita ini sudah tak dapat ditangani dengan biasa. Ini benar-benar sudah darurat militer hanya saja musuhnya bukan musuh militer konvensional. Tetapi pasukan tidak terlihat itu,” tegas Menko PMK Muhadjir Effendy.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top