News

Dugaan Korupsi Ekspor Benur, Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK

Menteri KKP Edhy Prabowo

Pada Rabu dini hari (25/11/2020) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri KKP Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta. Saat itu, Edhy baru pulang dari Amerika Serikat. Perjalanan Edhy ke Amerika Serikat dalam rangka kunjungan kerja.

Dalam penutupan kunjungan kerja, beliau menyapa 201 nelayan Indonesia yang berada di Honolulu, Hawai yang bekerja sebagai ABK. Beliau memberikan kesempatan bagi para nelayan untuk menyampaikan setiap keluhan yang dimiliki mulai dari dinamika kerja hingga kerinduan mereka terhadap keluarga di Indonesia.

Foto Menteri KKP, Edhy Prabowo yang melakukan kunjungan ke nelayan-nelayan Indonesia yang bekerja di Amerika Serikat

Setelah itu, Edhy memastikan menyerap semua keluhan serta masukan dari para nelayan yang bekerja di kapal penangkap ikan milik Amerika. Untuk kedepannya, Edhy akan memastikan untuk terus berkomunikasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang bertugas di Amerika Serikat untuk mengetahui kabar para nelayan Indonesia yang bekerja di negara dengan sebutan Paman Sam itu.

Berita adanya penangkapan ini dikonfirmasi Wakil Ketua KPK bernama Nurul Ghufron. Beliau mengatakan bahwa Edhy ditangkap di Soetta pada Rabu dini hari.

“Iya, ditangkap di Bandara Soetta dini hari sekitar jam 1.23 WIB” ungkap Nurul Ghufron yang telah dikonfirmasi pada Rabu, 25 November 2020.

Selain itu, Wakil Ketua KPK lainnya yang bernama Nawawi Pomolango juga mengonfirmasi berita penangkapan tersebut.

“Benar, kita telah mengamankan sejumlah orang pada dini hari tadi” ujar Nawawi yang dikonfirmasi pada Rabu pagi 25 November 2020.

Dalam operasi penangkapan tersebut, KPK tidak hanya menangkap Edhy Prabowo tetapi juga mengamankan sebanyak 13 orang dari lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan lainnya termasuk pimpinan KKP dan keluarga yang bersangkutan termasuk istri dari Edhy Prabowo.

“Ada beberapa orang yang ikut kita amankan baik keluarga yang bersangkutan maupun orang-orang dari lingkungan KKP” kata Nurul Ghufron

Sedangkan kata Nawawi, beliau masih belum bisa menjelaskan siapa saja yang ditangkap selain Menteri Edhy karena nanti akan pihak berwenang yang akan memberikan keterangan terkait hal ini.

Beliau mengatakan “Maaf selebihnya nanti saja. Saat ini, saya masih dalam perjalanan ke kantor. Tunggu exopse lebih lanjut” ungkapnya.

Penangkapan Edhy ini dilakukan atas dugaan korupsi ekspor benih lopster atau benur.

“Benar KPK tangkap terkait ekspor benur” kata Ghufron.

Setelah penangkapan tersebut, Edhy beserta orang-orang yang ikut diamankan di bawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Terlihat juga salah satu penyidik senior, Novel Baswedan yang berada di KPK ketika tim membawa Edhy beserta rombongan.

Sepak Terjang Edhy Prabowo Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP)

Sebelum menjadi Menteri KKP, Edhy Prabowo merupakan seorang politikus Partai Gerindra yang masuk ke dalam parlemen. Karirnya mengalami peningkatan setelah dirinya menjadi menteri.

Ketika Edhy menjabat sebagai Menteri KKP, Edhy diketahui banyak sekali mengeluarkan kebijakan yang bertolak belakang dengan kebijakan dari menteri sebelumnya. Yang pertama, masalah ekspor benih lobster yang awalnya dilarang oleh Menteri KKP sebelumnya yaitu Susi Pudjiastuti, kini diperbolehkan oleh Menteri Edhy. Alasan Edhy memperbolehkan hal itu karena dirinya mengganggap bahwa ekspor benih lobster itu penting karena banyak nelayan yang kehidupannya bergantung dengan budi daya lobster.

Selain itu, masalah tentang kebijakan penenggelaman kapal maling ikan ilegal. Edhy juga memiliki perbedaan pendapat dengan menteri sebelumnya. Ketika Susi Pudjiastuti menjabat sebagai Menteri KKP, beliau akan menindak setiap kapal ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia meskipun dari Malaysia yang merupakan negara tetangga sekalipun. Namun, di bawah Menteri Edhy saat ini, Edhy membuat kebijakan untuk menggunakan kapal-kapal ilegal tersebut untuk kembali digunakan tetapi dengan tujuan lain seperti digunakan untuk nelayan atau sekolah perikanan yang membutuhkan.

Kebijakan lainnya yang bertentangan yaitu masalah larangan penggunaan cantrang. Dalam kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti, penggunaan cantrang sangat dilarang, namun dalam kepemimpinan Menteri Edhy adalah kebalikannya. Edhy memperbolehkan penggunaan cantrang. Menurutnya semua alat untuk menangkap ikan sama saja yang penting sesuai aturan yang diberlakukan.  

Saat ini Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron masih belum bisa menjelaskan secara detail mengenai penangkapan ini. Beliau mengatakan nanti akan ada pihaknya yang memberikan keterangan lebih lanjut mengenai penangkapan beserta dugaan kasus yang membelitnya. Untuk berita penangkapannya yang lebih lanjut, kita tunggu informasi resmi dari KPK.


Copyright © 2021 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top