News

Menurut Anies, Ibu Kota Pindah Tak Berefek ke Kemacetan Jakarta

Menurut Anies, Ibu Kota Pindah Tak Berefek ke Kemacetan Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbicara soal pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur dan kemacetan di Jakarta. Anies mengatakan pemindahan ibu kota negara tidak akan berefek pada kemacetan di Jakarta.

Mantan Mendikbud itu menyebutkan alasan pemindahan ibu kota tidak berefek ke kemacetan Jakarta lantaran sektor pemerintah (dalam hal kemacetan) hanya berkontribusi tidak lebih dari tujuh persen.

“Kalau bicara soal kemacetan, kontribusi pemerintah dalam kemacetan di Jakarta kurang dari tujuh persen. Jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta. Karena, kemacetan di Jakarta itu olej kegiatan rumah tangga, kegiatan dunia usaha. So it doesn’t make that different,” papar Anies, Kamis (27/1/2022).

Anies lantas berbicara soal status Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota negara. Dia menegaskan Jakarta tetap memaksimalkan sektor bisnis hingga rumah tangga.

“Jadi ke depan kalau kita berbicara tentang di mana lokasi ibu kota dari konteks nasional memang penting, apakah di Jakarta, apakah di Kaltim. Tapi dalam konteks Jakartanya, sebenarnya ada ibu kota atau tidak ada ibu kota ya kita tetap harus melayani kegiatan bisnis, rumah tangga,” ungkapnya.

Anies Berbicara Pentingnya Keadilan Bagi Semua Warga

Lebih lanjut, Anies mengatakan Jakarta sejatinya tidak banyak melayani sektor pemerintah pusat. Jakarta, lanjut dia, justru lebih banyak melayani sektor bisnis hingga rumah tangga.

“Karena dalam praktiknya, Jakarta itu tidak hanya melayani kegiatan pemerintah pusat. Jadi kalau ditanya jajaran ini (apakah) melayani pemerintah pusat? Jarang. Tapi melayaninya adalah kebutuhan rumah tangga dan dunia usaha. Jadi sebenarnya dari sisi kita malah banyak ruang yang harus kita manfaatkan,” kata Anies.

Mantan Mendikbud itu menyebut pentingnya menghadirkan keadilan bagi semua warga yang ada di Jakarta. Dia menyebut Jakarta merupakan titik kumpul warga dari berbagai kalangan.

“Lalu di Jakarta ini kita punya keinginan juga agar simpul sosial, simpul budaya, simpul peradaban yang terbangun di kota ini bisa dijaga dan diperkuat. Kota ini menjadi kota kumpulnya seluruh unsur bangsa. Karena itu, kenapa kesetaraan jadi penting, keadilan jadi penting karena semua yang datang di kota ini harus bisa mendapatkan itu,” tambahnya.

Pimpinan MPR Sebut Pemindahan Ibu Kota Bukan Gagasan Baru

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengungkap sejarah terkait keinginan Presiden Soekarno memindahkan ibu kota ke pulau Kalimantan. Basarah menyebut keinginan Bung Karno tersebut tidak terealisasikan karena sejumlah penyebab.

“Presiden Soekarno sempat dua kali mengunjungi langsung potensi kota Palangkaraya untuk menjadi ibu kota negara. Bung Karno menilai posisi Palangkaraya unik karena berada tepat du tengah Indonesia. Namun, rencana itu gagal karena kesulitan penyediaan barang bangunan di samping banyak desakan beberapa duta besar yang menginginkan Jakarta tetap menjadi ibu kota negara,” ungkap Basarah, Kamis (27/1/2022).

Basarah menyebut pemindahan ibu kota sejatinya bukan gagasan baru yang dicetuskan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden Soeharto, kata dia, juga pernah berkeinginan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Jonggol. Pada saat pemerintahan Hindia Belanda, lanjut dia, pun tercetus gagasan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Bandung.

“Belanda sejak awal melihat Jakarta tidak tepat menjadi ibu kota karena secara geografis kota ini berada di daerah pantai yang rendah dan akrab dengan berbagai penyakit menular seperti malaria dan diare,” terangnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © 2022 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top