News

Miris! Sudrajad Dimyati, Hakim Agung Indonesia Nomor 1 yang Jadi Tersangka Korupsi

Sudrajad Dimyati

KPK menetapkan Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA), Sudrajad Dimyati, sebagai tersangka terkait suap pengurusan perkara di MA. KPK menyebut Sudrajad Dimyati menerima duit sebesar Rp 800 juta.

KPK menetapkan Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA), Sudrajad Dimyati, sebagai tersangka terkait suap pengurusan perkara di MA. KPK menyebut Sudrajad Dimyati menerima duit sebesar Rp 800 juta.

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut Sudrajad Dimyati menerima duit tersebut melalui Elly Tri Pangestu (ETP). Elly merupakan Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung.

“SD (Sudrajad Dimyati) menerima sekitar sejumlah Rp 800 juta yang penerimaannya melalui ETP,” kata Firli dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (23/9/2022).

Adapun dalam kasus ini, KPK menetapkan 10 tersangka, termasuk Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Berikut ini 10 tersangkanya:

Sebagai penerima:

– Sudrajad Dimyati, Hakim Agung pada Mahkamah Agung

– Elly Tri Pangestu, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung

– Desy Yustria, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung

– Muhajir Habibie, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung

– Redi, PNS Mahkamah Agung

– Albasri, PNS Mahkamah Agung

Keenam tersangka sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sebagai pemberi:

– Yosep Parera, pengacara

– Eko Suparno, pengacara

– Heryanto Tanaka, swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)

– Ivan Dwi Kusuma Sujanto, swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)

Sebelumnya Nurhadi

Sebelum kasus ini, KPK belum pernah berhasil menjerat Hakim Agung terkait kasus dugaan korupsi. KPK hanya pernah menjerat mantan Sekretaris MA, Nurhadi Abdurrachman terkait suap dan gratifikasi penanganan perkara. 

Nurhadi menjadi tersangka bersama menantunya, Rezky Herbiyono. Nurhadi dan Rezky dinyatakan menerima suap sebesar Rp 35,726 miliar dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) 2014-2016 Hiendra Soenjoto terkait kepengurusan dua perkara Hiendra. 

Tidak hanya itu, KPK juga masih melakukan penyidikan terhadap Nurhadi terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pengurusan perkara di MA tersebut.

Sudrajad Dimyati

Sudrajad Dimyati Telah Diberhentikan Sementara

Mahkamah Agung (MA) mengambil langkah memberhentikan sementara Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang menjadi tersangka kasus korupsi. Saat ini Sudrajad Dimyati menjalani penahanan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jika aparatur pengadilan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan maka Mahkamah Agung akan mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap aparatur tersebut,” kata Ketua Kamar Pengawasan MA, Zahrul Rabain dikutip dari detikNews, Jumat (23/9/2022).

Zahrul menjelaskan bahwa langkah yang diambil itu sudah menjadi aturan yang berlaku di Mahkamah Agung. Tujuannya agar tersangka fokus menjalani proses hukum yang harus dihadapi.

Pemberhentian sementara itu juga bertujuan agar tersangka bisa menjalani pemeriksaan dengan sebaik-baiknya.

Kepercayaan Publik Akan Menurun Imbas Penetapan Sudrajad Dimyati

Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh menilai tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dianggap berpotensi menurun setelah hakim agung Sudrajad Dimyati ditetapkan tersangka kasus suap. Mahkamah Agung (MA) diminta melakukan evaluasi dan perubahan besar-besaran.

“Risiko besar korupsi di level Mahkamah Agung ini adalah semakin hilangnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan,” tutur Pangeran

Pangeran mengkhawatirkan perkara tersebut berakibat masyarakat menggunakan cara-cara di luar hukum dalam menyelesaikan permasalahan.

“Takutnya akan mengakibatkan masyarakat mencari dan menggunakan cara-cara di luar hukum dalam menyelesaikan setiap permasalahan di sekitarnya,” sambungnya.

Pangeran mengaku pihaknya selama menerima laporan masyarakat pengalaman dan tantangan dihadapi saat mencari keadilan di pengadilan. Hal ini harus menjadi perhatian agar masyarakat pencari keadilan tidak kecewa dengan sistem peradilan.

“Tugas kami Komisi III di bidang pengawasan sudah kami lakukan. Namun kami dilarang secara konstitusi masuk ke ranah penegakan hukum karena itu adalah ranah kekuasaan peradilan,” lanjutnya.

Pangeran mengatakan kasus dugaan suap terkait penanganan perkara yang melibatkan hakim agung sangat menyedihkan. Pangeran mengatakan tugas Komisi III DPR di bidang pengawasan terhadap MA sebagai mitra komisi, sudah dilakukan.

“Saya pikir ini tugas berat. Walaupun ada kekhawatiran kasus ini sebuah fenomena gunung es tapi saya tetap percaya MA RI masih dapat memperbaiki trust-nya ke depan,” ujarnya.

Baca juga: Lukas Enembe Jadi Tersangka KPK, Situasi Papua Memanas

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2022 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top