News

Mural ‘Dipaksa Sehat Di Negara Yang Sakit’ Yang Viral Dihapus, Kini Pembuatnya Diburu

Mural ‘Dipaksa Sehat Di Negara Yang Sehat’ Yang Viral Dihapus

Penghapusan mural kritik sosial terjadi di sejumlah daerah, salah satunya di Pasuruan. Sebuah mural di Pasuruan bergambar dua karakter disertai tulisan ‘Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit’ dihapus. Lukisan di dinding itu justru dihapus setelah menjadi viral.

Penghapusan lukisan di sebuah dinding bangunan di sudut Jalan Diponegoro, Bangil, Pasuruan, itu banyak diunggah di media sosial. Unggahan tersebut memperlihatkan kondisi dinding setelah lukisan dihapus dengan menimpalinya menggunakan cat berwarna krem.

Lukisan di dinding yang berisi kritikan sosial itu berada di salah satu sudut strategis di pusat Kota Bangil. Pengendara yang melintas dari arah Pandaan maupun yang datang dari arah alun-alun menuju Surabaya juga bisa menyaksikan mural tersebut dengan jelas. Menurut informasi, lukisan tersebut sudah terlihat sejak 2 Agustus 2021 dan telah dihapus pada 10 Agustus.

Lihat Juga: Kritikan BEM UI ‘Jokowi King of Lip Service’, Presiden: Boleh-boleh Saja

untuk diketahui, penghapusan lukisan di dinding maupun graffiti tengah ramai di media sosial. Selain di Pasuruan, ada pula lukisan di dinding ‘404: Not Found’ bergambar karakter mirip Presiden Joko Widodo di Kota Tangerang dan graffiti ‘Tuhan Aku Lapar’ di Kabupaten Tangerang juga dihapus.

Pembuat Mural ‘Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit’ Diburu Satpol PP

Pembuat mural ‘Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit’ kini tengah dicari karena melanggar peraturan daerah.

“Pembuatnya belum ketemu. Tetapi pemilik bangunan telah diketahui, itu asetnya KAI Daop 8 Stasiun Bangil. (Pembuat) tidak ada izin ke pemilik bangunan,” ujat Kasat Pol PP Kabupaten Pasuruan Bakti Jati Permana pada, Sabtu (14/8/2021).

Bakti menuturkan jika pembuat lukisan tersebut ketemu, pihaknya bakal melakukan pembinaan. Tutur Bakti, sebagai aparat pemerintah daerah Sat Pol PP wajib melakukan pembinaan.

“Jika ketemu, kami dapat memberikan pembinaan. Bahasa kita, Pemerintah Daerah, Pol PP memiliki kewajiban membina warga. Artinya jika ingin kritis (menyampaikan kritik) jalurnya kan sudah ada,” ujar Bakti.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top