News

Nasdem: Amandemen UUD 1945 Layaknya Gempa Tektonik

Nasdem: Amandemen UUD 1945 Layaknya Gempa Tektonik

Taufik Basari, Ketua Fraksi Partai Nasdem, mengungkapkan kekhawatiran sejumlah pihak apabila amandeman UUD 1945 dilakukan dapat membuka ‘kotak pandora’ mungkin saja terjadi. Karena, menurutnya tak menutup kemungkinan akan banyak pasal dalam Undang Undang Dasar 1945 yang mengalami amandemen.

“Apa lalu tak membuka kotak pandora? Membuka kotak pandora menurut saya mungkin saja dapat terjadi dalam sebuah proses amandemen ke-5 dalam amandemen,” ujar Taufik di Komples Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/9/2021).

Ia menilai, dalam mengubah satu dua pasal UUD 1945, tak menutup kemungkinan untuk menyinggung pasal lainnya yang berkaitan. Taufik menggambarkan amandemen layaknya gempa tektonik.

“Saya membayangkan sebuah amandemen itu layaknya gempa tektonik. Jika kita ada gempa tektonik di kerak bumi, maka dia harus ada gempa susulan lainnya untuk sampai normal kembali kerak bumi itu,” tuturnya.

Anggota Komisi III DPR RI itu mempertanyakan rencana menghidupkan lagi haluan negara. Padahal hal itu telah dicabut saat amandemen ke-3.

“Kenapa kita masukkan kembali? Apa kemarin putusan MPR yang dahulu dalam amandemen ke-3 itu salah? Sebab haru ada jawabannya dahulu. Kenapa dahulu kita hapus mengapa mau dimasukkan lagi? Apa yang jadi penghambat ini? Itu pertama,” kata Taufik.

Pertanyaan lainnya yaitu apakah saat MPR menghabus GBHN dalam amandemen ke-3 itu juga menjadi konsekuensi MPR yang bukan lagi sebagai lembaga tinggi negara, yang bukan lagi menjadikan presiden mendataris MPR. Dirinya juga mempertanyakan apakah menghidupkan kembali haluan negara karena ingin menghadirkan lagi nuansa yang dahulu.

Lihat Juga: Jokowi Tolak Amandemen UUD ’45 dan Masa Jabatan 3 Periode

“Bagaimana posisi MPR apakah tetap begini sebagai lembaga tinggi negara sesuai perubahan amandemen UUD 1945 apa harus seperti dahulu sebagai lembaga tinggi negara?” ucapnya.

“Bagaimana posisi presiden dan MPR hubungannya seperti apa. Lalu bagaimana presiden dianggap tak melakukan PPHN apakah dianggap sebagai pelanggar konstitusi jadi dapat dihimpit. Ini pertanyaan yang harus kita jawab saat kita mengkaji jadi tuntas,” sambungnya.

Sebab itulah, ia mengimbau supaya Badan Pengkajian MPR lebih dulu melakukan kajian dengan mendalam soal rencana amandemen UUD 1945 tersebut.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top