News

Ortu Siswi Nonmuslim yang Diminta Berjilbab Surati Jokowi, Ini Kata Nadiem

Ortu Siswi Nonmuslim yang Diminta Berjilbab Surati Jokowi, Ini Kata Nadiem

Orang tua siswi nonmuslim SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat, Elianu Hia menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dan Komnas HAM. Elianu menyampaikan keberatannya atas peraturan yang berlaku di SMK Negeri 2 Padang, yang mana putrinya Jeni Cahyani Hia dan siswi nonmuslim lainnya diminta untuk mengenakan jilbab seperti teman-temannya yang muslim.

Penyampaian surat tersebut dilakukan melalui kuasa hukum Elianu, Mendrofa.

“Kita sudah surati Presiden supaya pemerintah pusat mengeluarkan surat supaya tidak ada lagi sekolah mewajibkan nonmuslim memakai jilbab di sekolah,” kata Mendrofa, Minggu (24/1/2021).

Mendrofa mengatakan pihaknya saat ini menunggu rekomendasi atau keputusan apa yang diambil para petinggi, termasuk Komnas HAM untuk menanggapi suratnya tersebut. Ia berharap kejadian di SMK Negeri 2 Padang tersebut tidak akan pernah terjadi lagi ke depannya di sekolah-sekolah negeri di Indonesia.

“Kami sekarang menunggu tindak lanjut dari Komnas HAM. Tentu saja kami berharap adanya peraturan dari pemerintah pusat supaya tidak ada lagi pemaksaan siswi nonmuslim harus menggunakan jilbab di sekolah negeri,” tegasnya.

Nadiem Minta Pemda Beri Sanksi Tegas

Mendikbud Nadiem Makarim akhirnya angkat bicara mengenai kejadian di SMK Negeri 2 Padang yang mana siswi nonmuslim diminta untuk mengenakan jilbab saat bersekolah. Nadiem meminta pemerintah daerah (pemda) memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang terlibat.

Ia berharap sanksi tegas tersebut dapat menjadi pembelajaran berarti bagi pihak yang terlibat ke depannya.

“Saya meminta pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat. Termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan agar permasalahan ini menjadi pembelajaran kita bersama ke depannya,” ucap Nadiem, Minggu (24/1/2021).

Nadiem menyebut kejadian di SMK Negeri 2 Padang itu merupakan bentuk tindakan intoleransi yang terjadi di lingkungan sekolah. Eks CEO Gojek itu menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir pihak sekolah yang melakukan tindakan intoleransi.

“Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagamaan. Sehingga, bukan saja melanggar peraturan UU, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan Kebhinekaan. Untuk itu, pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut,” sambungnya.

Aturan Siswi Berjilbab Sudah Dibuat Sejak Lama

Di sisi lain, mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar juga angkat bicara terkait kejadian siswi nonmuslim diminta mengenakan berjilbab di SMK Negeri 2 Padang. Fauzi mengatakan aturan tersebut telah dibuat dan diterapkan sejak lama.

“Itu sudah lama sekali, kok baru sekarang diributkan? Kebijakan 15 tahun yang lalu itu. Aturan itu saya yang buat. Sudah ada sejak zaman saya jadi wali kota, bukan sekarang saja,” tegas Fauzi, Sabtu (23/1/2021).

Fauzi mengaku aturan siswa berjilbab di Padang dirinya yang membuat. Mulanya, kata dia, aturan itu hanya berupa imbauan namun kemudian berubah menjadi instruksi Wali Kota Padang.

Dengan kata lain, aturan siswi berjilbab sudah diterapkan di Padang sejak 15 tahun yang lalu. Kendati nomenklaturnya hanya merujuk pada siswi muslim, akan tetapi, praktik di lapangan, siswi nonmuslim juga mengenakan jilbab.

Fauzi menjelaskan maksud dibuatnya aturan tersebut.

“Jauh sebelum Republik ini ada, gadis Minang dulunya sudah berbaju kurung. Kita mengembalikan adat Minang berbaju kurng. Pasangan baju kurung adalah selendang. Agar tak diterbangkan angin, ada kain yang dililitkan ke leher. Itulah yang namanya jilbab.

Copyright © 2021 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top