News

Pakar: Tak Ada Pilihan Lain, Moeldoko Mesti Mundur!

Pakar: Tak Ada Pilihan Lain, Moeldoko Semestinya Mundur!

Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menanggapi keputusan pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly yang menolak hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Hendri menyarankan Moeldoko mundur dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).

“Keputusan Yasonna ini menurut saya membuat pak Moeldoko tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri sebagai Kepala KSP,” kata Hendri, Rabu (31/3/2021).

Henri menjelaskan maksudnya meminta Moeldoko mundur setelah pemerintah menolak hasil KLB Deli Serdang. Menurut dia, Moeldoko akan menjadi beban tersendiri bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai orang terdekat.

“Karena bila beliau (Moeldoko) tidak mengundurkan diri, ini akan menjadi beban tersendiri buat Jokowi, sebagai orang terdekat yang memimpin kantor kepresidenan, staf kepresidenan,” ungkap dia.

Pakar Komunikasi Politik itu menekankan mundur dari KSP adalah keputusan terbaik yang harus dilakukan oleh Moeldoko. Pasalnya, lanjut dia, orang terdekat Presiden semestinya memiliki kecakapan, memahami situasi perpolitikan dan negara.

“Karena harusnya kan Presiden dikelilingi oleh orang-orang yang cakap, yang mengerti kondisi negara, yang mengerti situasi politik secara lebih universal dengan umbrella view yang hebat. Jadi tidak ada pilihan lain bagi pak Moeldoko untuk mengundurkan diri sebelum tanpa harus diminta mundur,” papar Hendri.

“Harusnya, demi Indonesia, pak Moeldoko kan selalu bicara begitu, demi Indonesia, demi Presiden, memang seharusnya beliau mengundurkan diri,” sambungnya.

AHY Bersyukur KLB Kubu Moeldoko Ditolak

Masih terkait hasil KLB Deli Serdang ditolak pemerintah. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengucapkan syukur usai mendengarkan kabar tersebut. AHY menyebut kini sudah jelas bahwa Partai Demokrat tidak mengalami dualisme kepemimpinan.

“Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa apa yang telah diputuskan oleh pemerintah adalah penegasan terhadap kebenaran, legalitas dan konstitusionalitas Partai Demokrat terkait kepemimpinan, kepengurusan serta konstitusi partai, yakni AD dan ART Partai Demokrat yang dihasilkan Kongres Kelima Partai Demokrat 2020 yang lalu, yang berkekuatan hukum tetap dan telah disahkan oleh negara. Artinya tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat,” ucap AHY, Rabu (31/3/2021).

AHY pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas penolakan yang dilakukan pemerintah terhadap hasil KLB kubu Moeldoko. Dia menyebut Jokowi telah menunaikan janji pemerintah, yakni menegakkan hukum seadil-adilnya.

“Untuk itu, atas nama segenap pimpinan pengurus, kader kemudian simpatisan Partai Demokrat di seluruh Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, bapak Joko Widodo yang telah menunaikan janji pemerintah untuk menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya dalam kasus KLB yang ilegal dan inkonstitusional ini,” sambung dia.

Alasan Pemerintah Tolak Hasil KLB Deli Serdang

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly menegaskan pemerintah menolak hasil KLB kubu Moeldoko. Yasonna menyebut kubu Moeldoko belum melengkapi sejumlah dokumen yang diperlukan untuk permohonan hasil KLB.

“Dari hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi,” ucap Yasonna, Rabu (31/3/2021).

Adapun dokumen yang belum terpenuhi yang dimaksud Yasonna adalah terkait DPD, DPC dan surat mandat. Atas  dasar itulah pemerintah melalui Menkumham menolak hasil KLB kubu Moeldoko yang digelar awal Maret lalu.

“Dengan demikian, pemerintah menyatakan permohonan hasil kongres luar biasa di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021 ditolak,” tegasnya.

To Top