News

Panglima TNI ; Natuna Harga Mati Wilayah NKRI

Jenderal Gatot Nurmantyo selaku Panglima TNI menegaskan bahwa Natuna harga mati, dimana Pulau Natuna berada di wilayah Indonesia Mutlak milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Wilayah NKRI, tidak dapat dinegosiasi, sudah utuh, dan harga mati," ucap Nurmantyo (26/9). Nurmantyo menambahkan bahwa, TNI akan membangun pangkalan pesawat 'TNI AU', Pangkalan Kapal 'TNI AL' dan Pangkalan TNI AD di Pulau Natuna. Pembangunan pangkalan militer TNI di Pulau Natuna sampai saat ini masih dalam proses. "Pangkalan seedang kita bangun di sana," ucapnya. Pangkalan tersebut diharapkan dapat selesai dalam dua hingga tiga tahun kedepan. Pulau Natuna yang strategis, dimana letak Pulau tersebut dekat dengan laut China Selatan dan memiliki sumber daya alam yang banyak, jadi pulau tersebut diperebutkan banyak negara seperti Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan China. Pulau yang merupakan pulau-pulau terluar wilayah Indonesia, telah ditetapkan dalam deklarasi Djuanda 1957. Selain itu, SesuaiKonvensi Hukum Laut 1982, titik tersebut telah didaftarkan oleh pemerintah Indonesia dan PBB pada tahun 2009.

Jenderal Gatot Nurmantyo selaku Panglima TNI menegaskan bahwa Natuna harga mati, dimana Pulau Natuna berada di wilayah Indonesia Mutlak milik Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Wilayah NKRI, tidak dapat dinegosiasi, sudah utuh, dan harga mati,” ucap Nurmantyo (26/9).

Nurmantyo menambahkan bahwa, TNI akan membangun pangkalan pesawat ‘TNI AU’, Pangkalan Kapal ‘TNI AL’ dan Pangkalan TNI AD di Pulau Natuna.

Pembangunan pangkalan militer TNI di Pulau Natuna sampai saat ini masih dalam proses. “Pangkalan seedang kita bangun di sana,” ucapnya.

Pangkalan tersebut diharapkan dapat selesai dalam dua hingga tiga tahun kedepan.

Pulau Natuna yang strategis, dimana letak Pulau tersebut dekat dengan laut China Selatan dan memiliki sumber daya alam yang banyak, jadi pulau tersebut diperebutkan banyak negara seperti Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan China.

Pulau yang merupakan pulau-pulau terluar wilayah Indonesia, telah ditetapkan dalam deklarasi Djuanda 1957.

Selain itu, SesuaiKonvensi Hukum Laut 1982, titik tersebut telah didaftarkan oleh pemerintah Indonesia dan PBB pada tahun 2009.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top