News

PBB Bicara Pelanggaran HAM di Proyek Mandalika, Indonesia: Narasi Palsu!

PBB Bicara Pelanggaran HAM di Proyek Mandalika, Indonesia: Narasi Palsu!

Pakar HAM PBB berbicara soal kemungkinan pelanggaran HAM dalam proyek pariwisata Mandalika, di pulau Lombok. Pakar HAM PBB menyoroti rakyat kecil di sekitar proyek Mandalika yang terusir dari rumah dan tempat bekerjanya.

“Para petani dan nelayan terusir dari tanah yang mereka tinggali, serta rumah, lading, sumber air, peninggalan budaya serta situs religi mereka mengalami perusakan karena Pemerintah Indonesia dan ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) akan menjadikan Mandalika sebagai ‘Bali Baru’,” ujar UN Special Rapporteur (Pelapor Khusus) untuk kemiskinan ekstrem dan HAM, Olivier De Schutter, Selasa (6/4/2021).

Olivier kemudian meminta pemerintah Indonesia memastikan ditegakkannya HAM dalam menggarap proyek pariwisata Mandalika. Dia juga mendesak para penyuntik dana untuk setop mendanai proyek yang berkontribusi melakukan pelanggaran HAM.

“Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa ITDC menghormati hak asasi manusia dan hukum yang berlaku. Serta kepada AIIB (Asian Infrastucture Investment Bank) dan perusahaan swasta untuk tidak mendanai atau pun terlibat dalam proyek dan kegiatan yang bekontribusi pada pelanggaran dan kekerasan terhadap hak asasi manusia,” tegas Olivier.

PBB Sebut ITDC Belum Bayar Ganti Rugi

Di samping itu, para pakar PBB menyebut masyarakat di sekitar proyek pariwisata Mandalika menjadi ‘korban’ intimidasi dan terusir secara paksa dari tempat tinggalnya. Lebih dari itu, ITDC disebut belum membayarkan ganti rugi kepada masyarakat yang terusir itu.

Para pakar PBB mengklaim informasi tersebut didapatkan dari sumber terpercaya.

“Sumber terpercaya menyatakan bahwa masyarakat setempat menjadi sasaran ancaman dan intimidasi. Serta diusir secara paksa dari tanah mereka tanpa mendapatkan ganti rugi. Terlepas dari temuan ini, ITDC belum menunjukkan iktikad baik untuk membayar ganti rugi atau menyelesaikan sengketa tanah,” ungkap para pakar.

Para pakar kemudian mengingatkan AIIB tidak hanya mengutamakan kepentingan bisnis, melainkan juga menghormati HAM. Menurut mereka, AIIB sama halnya melakukan pelanggaran HAM jika tidak bisa mencegah pelanggaran HAM itu terjadi.

“Mengingat sejarah kelam pelanggaran hak asasi manusia dan perampasan tanah di wilayah ini. AIIB dan perusahaan lainnya tidak boleh mengabaikan dan hanya menjalankan bisnis seperti biasa. Kegagalan mereka dalam mencegah dan menangani risiko pelanggaran hak asasi manusia berarti sama saja mereka terlibat dalam pelanggaran tersebut,” sambung para pakar.

Pemerintah Indonesia Angkat Suara

Pemerintah Indonesia angkat suara terkait pernyataan pakar HAM PBB yang menyebut ada pelanggaran HAM di dalam proyek pariwisata Mandalika. Melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI), Pemerintah Indonesia menolak tudingan itu.

“Pemerintah Republik Indonesia menolak rilis pers oleh beberapa Pemegang Mandat Prosedur Khusus (SPMH) yang berjudul ‘Indonesia: Pakar PBB mengingatkan adanya ancaman HAM pada proyek pariwisata senilai USD 3 miliar’,” ujar PTRI, Selasa (6/4/2021).

PTRI menyebut pernyataan yang disampaikan pakar HAM PBB merupakan narasi palsu. Lebih dari itu, tudingan pakar itu juga disebut berlebihan alias hiperbolik.

“Sayangnya, rilis berita tersebut salah mengartikan kasus sengketa hukum yang terkait dengan penjualan tanah, memasukkannya ke dalam narasi palsu dan hiperbolik dengan menempatkan ‘komitmen terpuji Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan kewajiban hak asasi manusia yang mendasarinya untuk diuji’,” terang PTRI.

PTRI menegaskan pakar HAM PBB semestinya melakukan dialog terlebih dahulu dengan pihak Pemerintah Indonesia untuk mendalami suatu isu. Namun, pakar HAM PBB tidak melakukan itu sehingga tudingan itu muncul tanpa adanya dialog.

“Siaran pers tersebut merupakan indikasi dari praktik SPMH yang telah banyak mendapat kritik dari banyak negara anggota PBB, yaitu kurangnya ketersediaan dari pihak pemegang mandat terkait untuk melakukan dialog yang konstruktif dengan negara yang bersangkutan mengenai suatu isu yang mereka hadapi,” jelas PTRI.

Copyright © 2021 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top