News

PDIP Sebut SBY Bapak Bansos Indonesia, Pengamat: Agresif!

PDIP Sebut SBY Bapak Bansos Indonesia, Pengamat: Agresif!

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam memaparkan analisis politiknya terkait pernyataan sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ‘Bapak Bansos Indonesia’. Umam menilai pernyataan Hasto agresif, emosional dan tidak produktif bagi demokrasi.

“Agresif tapi berbasis emosional masa lalu. Dan, itu tidak produktif untuk pembangunan demokrasi dan civic education. Jangan sampai masyarakat diajari untuk menikmati polarisasi berbasis baper (bawa perasaan) masa lalu,” kata Umam,” Minggu (30/5/2021).

Menurut Umam, tidak baik kebencian terhadap masa lalu disampaikan secara blak-blakan ke publik. Mengingat, lanjut dia, saat ini merupakan era saling bersinergi dan berkolaborasi, khususnya bagi kalangan muda.

“Sekarang dunianya para generasi muda untuk bersinergi dan berkolaborasi, bukan malah mempertahankan sejarah kebencian yang tidak mendidik begitu,” tegasnya.

Umam kemudian menyoroti posisi PDIP saat ini yang berada di puncak kekuasaan. Menurut dia, pernyataan agresif itu dilontarkan karena PDIP merasa tidak ada partai lain yang menyamai kekuatannya.

“Karena PDIP merasa di atas angin. Seolah tak ada kekuatan partai mitra dan oposisi yang mampu mengoreksi soliditas dan kekuatan partainya,” imbuhnya.

Pengamat politik itu kemudian mengingatkan PDIP untuk memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Hal itu merupakan bagian dari komitmen dalam membangun demokrasi yang harus diindahkan.

“Perlu diingat, literasi politik masyarakat Indonesia semakin tinggi. Berikan teladan yang baik kepada rakyat kalau memang berkomitmen untuk membangun demokrasi,” ungkapnya.

Kebijakan Bansos itu Wajar!

Masih menurut pernyataan Umam. Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs itu menilai program bansos adalah kebijakan yang wajar agar daya beli masyarakat terjaga dengan baik.

“Jadi, wajar program bansos digunakan oleh negara saat ini untuk menjaga daya beli rakyat. Agar konsumsi rumah tangga sebagai komponen pertumbuhan ekonomi tidak hancur,” ucap Umam.

Dia kemudian menyoroti program bansos yang dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu cara mengatasi dampak pandemi Covid-19. Menurutnya, Jokowi yang juga kader PDIP memiliki tujuan baik dalam mejalankan program bansos itu.

“Faktanya, sekarang saat ekonomi Indonesia terdampak pandemi, Presiden Jokowi yang juga kader PDIP juga menggunakan pendekatan bansos untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi,” sambungnya.

Sekjen PDIP Sebut SBY Bapak Bansos Indonesia

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut SBY sebagai ‘Bapak Bansos Indonesia’. Hasto menyinggung soal penelitian yang dilakukan peneliti politik Australian National University Markus Mietzner terkait politik bansos ala PM Thailand Thaksin Shinawatra di tahun 2008-2009.

Politikus PDIP itu menyebut banyak kepala daerah yang kemudian ikut menjalankan politik bansos sebagai bagian dari politik elektoral.

“Bagaimana politik bansos ala Thasin itu dilakukan sehingga ada yang menjuluki SBY itu ‘Bapak Bansos Indonesia’. Karena memang penelitian Markus Mietzner itu menunjukkan dari bulan Juni 2008 sampai Februari 2009 ada dana sebesar USD 2 miliar yang dipakai untuk politik bansos karena menirut strategi Thasin politic populism. Yang kemudian menyandera APBN kita karena kepala daerah di Indonesia berlomba mengadakan bansos sebagai bagian dari politik elektoral,” terang Hasto, Jumat (28/5/2021).

Hasto kemudian mengingatkan bahwa kekuasaan politik harus dicapai dengan cara yang benar. Menurut dia, akan ada karma politik menimpa pihak-pihak yang mencapai kekuasaan politik melalui cara yang tidak benar.

“Politik itu menjadi kekuasaan harus diperoleh dengan cara benar. Kami percaya kepada nilai-nilai bangsa ini kalau kekuasaan tidak diperoleh secara benar akan membawa karma politik berupa kesengsaraan lahir dan batin,” tegasnya.

To Top