News

Pemerintah Didesak Lockdown, Ketua Satgas Angkat Suara

Pemerintah Didesak Lockdown, Ketua Satgas Angkat Suara

Ketua Satgas Covid-19 Letjen Ganip Warsito menanggapi munculnya desakan lockdown dari beberapa pihak, termasuk petisi online di tengah melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia. Ganip menyebut konsep lockdown pernah dijajal untuk menurunkan kasus Covid-19 di Tanah Air.

“Sekarang berkembang pertanyaan-pertanyaan atau bahkan petisi kepada Presiden untuk melaksanakan PSBB atau lockdown di suatu daerah. Sebenarnya, konsep lockdown, karantina wilayah atau PPKM mikro, ini semua sudah pernah kita coba mulai dari pertama pandemi. Sudah pernah kita coba,” kata Ganip, Senin (21/6/2021).

Ganip menerangkan konsep lockdown, PSBB dan PPKM Mikro memiliki tujuan yang sama, yakni agar masyarakat patuh protokol kesehatan dan mobilitas masyarakat terkendali. Hanya, konsep PSBB disebut memunculkan dampak sosial-ekonomi dan keamanan yang sangat besar.

“Substansi dari lockdown, PPKM atau PSBB adalah penegakan prokes dan pengendalian mobilitas masyarakat. Ini sebenarnya substansinya hanya dua itu. Nah, kalau kita melakukan PSBB, dampak sosial-ekonominya, termasuk keamanan, implikasinya terlalu besar. Maka, segala kegiatan dievaluasi, mulai dari PSBB, PPKM. Sudah 12 kali ini kita melakukan PPKM mikro,” terangnya.

PPKM Mikro Efektif Tekan Kasus Covid

Ketua Satgas Covid-19 itu kemudian berbicara soal penyebab lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. Dia menjelaskan peningkatan kasus ini tidak terlepas dari liburan panjang Lebaran hingga munculnya varian baru Covid-19 di Tanah Air.

“Lonjakan ini disebabkan mobilitas masyarakat dalam rangka liburan panjang Lebaran, kemudian juga kedisiplinan masyarakat terhadap prokes. Dan, yang ketiga terindikasi ada varian baru yang masuk ke wilayah kita. Sehingga, ini yang menyebabkan lonjakan itu,” jelas Ganip.

Ganip kemudian menegaskan konsep PPKM mikro terbukti efektif menekan kasus Covid-19. Dia mencontohkan penurunan angka kasus Covid-19 sebelum Lebaran karena penerapan PPKM mikro di sejumlah daerah.

“Sampai dengan saat ini, PPKM mikro sudah terbukti sebenarnya efektif mengendalikan lonjakan kasus. Kita sudah mengalami penurunan yang sangat bagus sejak libur panjang Nataru sampai dengan tanggal 18 Mei,” ungkap Ganip.

“Oleh karenanya, PPKM mikro masih diyakini efektif bisa mengendalikan (kasus Covid-19). Itu dengan catatan implementasi pelaksanaan di lapangan terhadap penegakan protokol kesehatan dan pengendalian mobilitas masyarakat ini menjadi kata kunci yang harus bisa kita laksanakan dengan baik,” sambungnya.

Pemerintah Didesak Lockdown

Sebelumnya, pemerintah didesak melakukan lockdown guna menekan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. Desakan itu muncul dari berbagai pihak, termasuk dalam bentuk petisi online yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun petisi online itu telah diteken oleh 469 orang yang berasal dari kalangan dosen, peneliti hingga relawan LaporCovid-19.

Di sisi lain, Ketua Dewan Pertimbangan PB IDI Prof Dr dr Zubaidi Dhoerban juga meminta pemerintah menerapkan lockdown. Menurut Prof Zubaidi, penerapan lockdown dapat menghentikan kondisi pandemi yang ekstrem.

“Saran saya, lebih bijaksana bagi Indonesia untuk terapkan lockdown selama dua minggu. Untuk apa? Memperlambat penyebaran, meratakan kurva, menyelamatkan fasilitas kesehatan dan yang pamungkas, menahan situasi pandemi jadi ekstrem, yang akan membahayakan lebih banyak nyawa,” ujar Prof Zubaidi, Senin (21/6/2021).

Prof Zubaidi kemudian menyoroti rumah sakit di sejumlah daerah sudah penuh. Menurut dia, keadaan darurat ini juga harus diselesaikan dengan langkah-langkah darurat.

“Kita harus sepakat bahwa kondisi sekarang ini darurat. Angka yang terinfeksi banyak, rumah sakit penuh, masuk rumah sakit sukar. Kalau sudah sepakat darurat, tata laksananya (juga) darurat,” tegas Ketua Dewan Pertimbangan PB IDI itu.

To Top