News

Pemerintah Dituntut Minta Maaf Soal Kebakaran Lapas Tangerang

Pemerintah Dituntut Minta Maaf Soal Kebakaran Lapas Tangerang

Pemerintah dituntut meminta maaf terkait insiden kebakaran Lapas Kelas I Tangerang yang menewaskan 41 orang. Pihak yang menuntut permintaan maaf dari pemerintah itu adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat.

LBH Masyarakat juga mendorong dilakukannya penyelidikan serta mengumumkan hasil penyelidikan itu ke publik secara terbuka.

“Menuntut pemerintah meminta maaf peristiwa kebakaran di Lapas Tangerang dan mendorong dilakukan penyelidikan dan menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada publik terkait kebakaran di Lapas Tangerang,” terang pengacara publik LBH Masyarakat Maruf Bajammal, Rabu (8/9/2021).

LBH Masyarakat kemudian menyoroti persoalan overkapasitas di Lapas Kelas I Tangerang. Mereka pun menyinggung persoalan narapidana kasus narkotika yang terus bertambah. Kondisi overkapasitas itu, menurut mereka, berdampak langsung terhadap ketidaksigapan pihak lapas terhadap bencana yang terjadi.

“Kondisi overcrowding dan banyaknya warga binaan pemasyarakatan terkait kasus narkotika yang masuk kategori pengguna atau pecandu semakin menambah daftar permasalahan pendekatan pidana penjara dalam perumusan hukum pidana narkotika di Indonesia yang berkontribusi terhadap overcrowding yang berkontribusi terhadap overcrowding lapas dan berdampak terhadap pengelolaan lapas di Indonesia yang tidak sigap terhadap kondisi bencana,” imbuhnya.

LBH Masyarakat juga meminta pemerintah memberikan fasilitas trauma healing dan pemulihan kepada korban yang selamat dari kebakaran di Lapas I Tangerang. Sebab, menurut mereka, insiden tidak terduga itu dapat menimbulkan trauma berkepanjangan terhadap para korban.

“Penting bagi jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pemulihan terhadap warga binaan pemasyarakatan melakukan healing terhadap korban kebakaran mengingat kejadian kebakaran ini sangat kuat membekas dan menimbulkan trauma yang berkepanjangan,” tegas Maruf Bajammal.

PD Sebut Kebakaran Lapas Tangerang Tragedi Besar

Di sisi lain, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyebut peristiwa kebakaran Lapas Kelas I Tangerang yang menewaskan 41 orang sebagai tragedi yang sangat besar. Dia menambahkan peristiwa itu memakan korban yang sebelumnya belum pernah sebanyak itu.

“Ini tragedi yang sangat besar menurut saya. Bahkan dalam pencarian yang saya lakukan mungkin ini peristiwa kebakaran lapas dengan jumlah korban meninggal terbesar sepanjang sejarah di Indonesia,” ucap Hinca, Rabu (8/9/2021).

Hinca pun menyoroti Lapas Kelas I Tangerang yang mengalami overkapasitas. Dia mendesak pemerintah membangun lapas baru agar ‘tragedi besar’ itu tidak terulang lagi.

“Penting untuk dilakukan pemetaan, lapas mana yang memiliki overkapasitas paling tinggi agar dapat didahulukan. Memang, kita ketahui anggaran untuk membangun lapas juga sudah dianggarkan pada Kemenkum HAM. Tapi saya kira Kementerian PUPR dapat diajak kolaborasi dalam persoalan ini untuk mencegah tragedi buruk seperti ini lagi. Negara didirikan untuk melindungi warga negaranya. Ini kewajiban konstitusi,” tegasnya.

Hinca kemudian mempertanyakan SOP khusus yang dirancang untuk menyikapi insiden kebakaran. Dia menilai kondisi lapas di Indonesia masih kurang ideal yang dibuktikan dengan overkapasitas.

“Apakah memang tidak ada SOP khusus dalam hal terjadinya bencana kebarakan? Ini memilukan sekaligus memalukan. Kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih sangat jauh dari kata proporsional. Kita ketahui, Lapas Kelas I Tangerang juga mengalamai overkapasitas,” terang politikus Partai Demokrat itu.

Diketahui, Lapas Kelas I Tangerang memang mengalami overkapasitas. Lapas tersebut semestinya berkapasitas 900-an narapidana namun terisi 2.069 narapidana. Adapun penjaga lapas secara keseluruhan berjumlah 13 orang.

“Kalau kondisi lapas, tentunya overkapasitas ya. Dari kapasitas yang seharusnya 900-an ini terisi 2.069 orang. Penjagaan totally dari Lapas Kelas I Tangerang itu ada 13 orang itu dibagi 4 blok,” kelas Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Pas Rika Apriyanti, Rabu (8/9/2021).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top