News

Pemerintah Tertibkan Pembelian Kartu SIM Ponsel

Portal Berita

Dua bulan mendatang pemerintah akan mulai menertibkan pendaftaran kartu SIM baru, tepatnya pada 15 Desember 2015. Nanti semua pembeli kartu SIM akan diwajibkan untuk menunjukkan serta mencatatkan kartu identitasnya kepada penjual. Kementerian Kominfo telah meminta kepada para operator telekomunikasi untuk segera menertibkan sistem registrasi kartu prabayar. Saat ini seluruh operator masih dalam proses menyelesaikan aplikasinya masing-masing.

“Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama operator dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sudah sepakat mulai penertiban tanggal 15 desember 2015,” ujar Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo Ismail Cawidu.

Jadi, apabila ada pembeli SIM Card baru, petugas operator di gerai-gerai yang akan melakukan registrasi dengan nomor identitas yang telah terdaftar dari operator telekomunikasi. Sehingga seluruh nomor yang telah diberi akan bisa ditelusuri. Selanjutnya, pembeli SIM Card harus menunjukkan identitasnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Keluarga, atau Paspor. Lalu registrasi kartu SIM harus menggunakan nomor identitas penjual serta data identitas milik pembeli. Sehingga tidak dapat dilakukan di luar gerai tersebut.

Selama ini, untuk melakukan registrasi prabayar biasanya pembeli melakukan pengiriman pesan ke 4444. Namun ternyata cara tersebut dinilai terlalu longgar oleh pemerintah. Banyak pengguna yang asal menuliskan nama, tanggal lahir, dan alamat. Sehingga kelonggaran ini berdampak pada munculnya SMS spam yang biasanya berisi tentang penipuan. Melalui cara ini, pemerintah berharap dapat menertibkan proses registrasi prabayar, kemudian SMS berkedok penipuan juga akan berkurang.

Masalah penipuan yang marak terjadi melalui SMS memang cukup meresahkan. Masalah ini muncul dikarenakan buruknya sistem registrasi kartu prabayar yang dijalankan oleh para operator seluler. Memang hingga saat ini banyak pulsa prabayar yang dijual secara bebas dan tidak mengikuti prosedur registrasi. Sehingga pada tanggal 10 Februari 2014 lalu, Ketua BRTI Kalamullah Ramli mengirimkan surat resmi kepada seluruh direktur utama operator untuk meminta segera memperbaiki sistem registrasi pelanggan prabayar.

Surat bernomor 30/BRTI/II/2014 tersebut intinya meminta para operator untuk segera memperbaiki sistem registrasi pelanggan prabayar sesuai Peraturan Menteri Kominfo No. 23/M.KOMINF0/10/2005. Aturan registrasi itu sebagai berikut:

  1. Pelanggan mempunyai hak menggunakan jasa telekomunikasi setelah memberikan identitasnya secara benar kepada operator telekomunikasi.
  2. Operator wajib menerapkan registrasi untuk setiap pelanggan prabayar dan memiliki identitas pelanggan. Identitas pelanggan yang dibutuhkan untuk keperluan registrasi sekurang-kurangnya adalah: nomor prabayar yang digunakan, identitas sesuai KTP/ SIM/ Pasport/ Kartu Pelajar, yaitu nomor, nama, tempat tanggal lahir dan alamat.
  3. Operator wajib menyediakan alat dan perangkat yang diperlukan untuk keperluan registrasi pelanggan prabayar. (Mekanisme registrasi dilaksanakan oleh masing-masing operator).
  4. Operator mengaktifkan nomor pelanggan prabayar setelah identitas pelanggan diterima dengan benar dan lengkap.
  5. Operator wajib menonaktifkan nomor pelanggan yang terbukti atau diketahui menggunakan data dalam bentuk identitas palsu atau tidak benar atau identitas milik orang lain tanpa hak atau tanpa seizin orang yang bersangkutan.
  6. Operator wajib mendapatkan identitas calon pelanggan dengan melihat kartu identitas calon pelanggan dan penyelenggara yang melakukan data entry ke dalam sistem registrasi.
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2021 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top