News

Pengumuman! JKP Batal Diluncurkan Hari Ini

JKP Batal Diluncurkan Hari Ini

Presiden Joko Widodo seharusnya diagendakan meluncurkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, namun nyatanya JKP batal diluncurkan hari ini, Apa alasannya?

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) oleh BPJS Ketenagakerjaan gagal diluncurkan Presiden Joko Widodo pada, Selasa (12/2/2022). Alasannya, karena terdapat kendala teknis.

Melansir CNNIndonesia.com, Selasa (22/2/2022), Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengonfirmasi batalnya peluncuran JKP Hari ini.

Padahal, sebelumnya Presiden diagendakan merilis program yang manfaatnya direncanakan menjadi pengganti program Jaminan Hari Tua (JHT) itu.

Lihat Juga: Manfaat JKP, Pengganti JHT yang Akan Resmi Diluncurkan Jokowi Hari Ini

Sementara itu, Pps Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Dian Agung Senoaji mengatakan meski JKP batal diluncurkan Jokowi, tetapi sebenarnya program ini telah mulai berjalan dan memberi manfaat terhadap peserta.

Ia melanjutnya, bahwa pihaknya sudah membayarkan manfaat JKP berupa uang tunai pada sejumlah pendaftar yang memenuhi syarat.

"Sesuai PP 37 tahun 2021, manfaat program JKP sudah dapat diajukan sejak 1 Februari 2022 bagi peserta yang mengalami PHK dan memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan terakhir sebelum terjadi PHK dimana 6 bulannya dibayar berturut-turut," jelasnya.

JKP Batal Diluncurkan, Jokowi Panggil Menteri Ketenagakerjaan

Presiden Jokowi pun memanggil Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartato, Senin (21/2/2022). Presiden Joko Widodo memerintahkan kedua menterianya tersebut untuk merivisi dan mempermudah persyaratan pencairan JHT.

Pemanggilan kedua menteri ini dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno melalui tayangan YouTube, Senin (21/2/2022). Pratikno membeberkan Ida Fauziah dan Airlangga Hartato dipanggil Presiden untuk diminta menyederhanakan dan mempermudah persyaratan dan tata cara pembayaran JHT.

Lihat Juga: Pro Kontra Aturan Baru Pencairan JHT yang Baru Bisa Dinikmati di Umur 56 Tahun

Menurutnya, aturan JHT perlu disederhanakan untuk mempermudah pendaftar dalam mengajukan klaim. Terutama bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo tersebut, aturan JHT akan direvisi dalam peraturan menteri tenaga kerja atau melalui regulasi lain.

Sementara itu, terkait JKP batal diluncurkan hari ini, Anwar Sanusi mengatakan pihaknya akan menginformasikannya lebih lanjut.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © 2022 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top