News

Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura Resmi Diteken, Apa Manfaatnya Bagi RI?

Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura

Perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura baru saja disepakati. Dengan perjanjian ini, maka ruang gerak para koruptor Indonesia semakin sempit, karena pemerintah Indonesia akan semakin mudah mengejar mereka.

Baru disepakati Indonesia dan Singapura, simak dampak mengerikan perjanjian ekstradisi bagi para koruptor asal Indonesia yang masih dan akan bersembunyi di Singapura. Termasuk juga mengejar uang-uang hasil maling uang rakyat supaya bisa kembali ke Indonesia.

Apa Itu Perjanjian Ekstradisi?

Perjanjian ekstradisi merupakan hubungan internasional antarnegara. Kedua negara menyepakati perjanjian dengan isi jika ada tersangka tindak kriminal yang kabur maupun bersembunyi di negara tetangga, maka negara tersebut memiliki hak untuk mengadili dan menyerahkannya ke negara asal.

Nah bayangkan, betapa banyak koruptor asal Indonesia yang diduga bersembunyi sejak lama di Singapura. Termasuk menyembunyikan triliunan uang panasnya di negara itu.

Lihat Juga: Buntut ‘Singapura Surga Koruptor’, ICW Desak Karyoto Dipecat

Dengan adanya perjanjian ekstradisi maka seseorang yang melakukan tindak pidana bisa ditahan oleh pemerintah di suatu negara dan diserahkan ke negara lain untuk diproses atau disidang sesuai ketentuan hukum di negara itu.

Karena itulah, perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura menjadi kabar baik. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, mewakili pemerintah Indonesia meneken Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura di Bintang, Kepulauan Riau.

31 Jenis Tindak Pidana Dalam Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura

Pemerintah Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian ekstradisi ini pada, Selasa (25/1/2022). Perjanjian ini disebut bisa mencegah berbagai tindak kejahatan yang sifatnya lintas negara seperti narkotika, korupsi hingga terorisme.

Setidaknya tercatat 31 jenis kejahatan yang tercantum dalam perjanjian tersebut, beberapa di antaranya, tindak pidana pencucian uang, korupsi dan terorisme.

Yasonna menyebut bahwa perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura mempunyai masa retroaktif yang diatur oleh UU Pasal 78 KUHP Indonesia.

Lihat Juga: Cerita Menarik di Balik 5 Jalan Terkenal di Singapura

Selain itu, status kewarganegaraan pelaku tindak kejahatan juga bisa ditentukan melalui perjanjian ini. Penentuan tersebut berdasarkan kapan kejahatan itu dilakukan.

"Bahwa penentuan kewarganegaraan pelaku tindak pidana ditentukan pada saat tindak pidana dilakukan," kata Yasonna.

Hal itu, menurut Yasonna, untuk mencegah privilege yang mungkin terjadi karena pergantian kewarganegaraan.

Untuk informasi, perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura ini telah melewati perjalanan panjang sebelum akhirnya disepakati oleh kedua negara. Kabarnya, Pemerintah RI telah mengupayakan perjanjian ini sejak 1998.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © 2022 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top