News

Permenhub 18/2020 Bolehkan Ojol Bawa Penumpang, DPRD DKI : Itu Tidak Adil

Permenhub 18/2020 Bolehkan Ojol Bawa Penumpang, DPRD DKI : Itu Tidak Adil

Penerbitan Peraturan Menteri Perhuhungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020 yang membolehkan ojek online (ojol) membawa penumpang saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Permenhub tersebut justru dinilai akan mempersulit penindakan dilapangan dan kebijakan PSBB di Jakarta dalam mencegah penyebaran Covid-19 menjadi kurang efektif. Disatu sisi disebut tidak adil karena yang terdampak PSBB bukan hanya ojol.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengatakan seharusnya tidak ada tumpang tindih peraturan dalam mencegah penyebaran Covid-19. Kebijakan yang dibuat pun harus tegas dan tidak hanya untuk kepentingan perorangan saja.

Wibi mengatakan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dalam menerapkan kebijakan PSBB di Jakarta merujuk pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 yang melarang kendaraan roda dua dan ojek berbasis aplikasi membawa penumpang.

“Permenhub 18/2020 justru membolehkan moda transportasi daring itu mengangkut penumpang. Harus tegas. Meski regulasi dibuat dengan niat baik, jika isinya tersebut bertentangan, itu malah menimbulkan kebingungan,” kata Wibi dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/4/2020).

Permenhub 18/2020 Bolehkan Ojol Bawa Penumpang, DPRD DKI : Itu Tidak Adil

Disatu sisi, lanjut Wibi, masyarakat dan aparat penegak hukum akan dibuat bingung dengan aturan yang berseberangan tersebut. Apalagi Polda Metro Jaya mulai hari ini akan menindak pengendara yang melanggar PSBB. 

Pemerintah harusnya tidak hanya fokus pada ojol karena banyak warga berbagai profesi turut terdampak. Apalagi pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta telah memberi bantuan sosial (Bansos) bagi warga miskin dan rentan miskin.

“Supir angkot, bus, mikrolet sama bajai emang enggak terdampak? Pemerintah harus adil, jangan cuman ojek online saja yang jadi perhatian. Banyak warga Jakarta terdampak PSBB dan butuh perhatian dari pemerintah,” tegas Wibi.

Ia menambahkan, pemerintah dan masyarakat harusnya bersatu menghadapi pandemi Covid-19 agar tidak semakin banyak warga yang menjadi korban. Permenhub tersebut juga bertentangan dengan anjuran pemerintah agar masyarakat tetap menjaga jarak.

“Sekarang ini kita fokus dulu ngurusin Covid-19. Kenapa kita malah sibuk cuman ngurusin orang gonjengan (berboncengan) sih? Gimana kita mau ngurangin penyebaran kalau jaga jarak aja enggak ditegakkan. Kita sekarang fokus membereskan sakitnya, ekonomi entar aja,” tandas Wibi.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top