News

Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Jokowi: Setop Wacana, Negara Sedang Hadapi Banyak Masalah

Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Jokowi: Setop Wacana, Negara Sedang Hadapi Banyak Masalah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang seluruh pihak di lingkungan pemerintah menyuarakan wacana perpanjngan masa jabatan presiden. Menurutnya, negara saat ini menghadapi banyak masalah karena pengaruh global yang harus diproitaskan.

“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan perpanjangan, ndak, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, terima kasih,” bunyi keterangan Jokowi, Rabu (6/4/2022).

Ia menyebut saat ini situasi sedang tak mudah, terutama secara fiscal yang menyebabkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Situasi fiskan RI dipengaruhi ekonomi global.

“Kesadaran ini harus kita miliki dan dampak itu dirasakan betul oleh masyarakat saat kita turun ke bawah,” kata dia.

Lihat Juga: Soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Ini Maunya Pak Jokowi

Jokowi pun meminta jajarannya untuk lebih memperhatikan hal-hal terkait kebutuhan pokok, mulai dari beras, minyak goreng, kedelai hingga gandum.

Dia meminta jajaran pemerintah untuk membuat kebijakan yang tepat dengan memperhatikan hal detail. Menurutnya rakyat terus memperhatikan kerja pemerintah.

“Kalau kerja nggak detail dan kerja nggak betul-betul diliat, dan kita ini diam semuanya e nggak ada statement, hati hati. Dianggap kita ini enggak ngapa-ngapain, nggak kerja. Atau mungkin juga nggak ngapa-ngapain mungkin nggak kerja,” tutur Jokowi.

Bukan Hanya Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Jokowi juga Ingatkan Masalah Mudik

Selain tanggapan soal perpanjangan masa jabatan presiden dan kebutuhan pokok, Jokowi juga meminta jajarannya untuk mengantisipasi arus mudik Idul Fitri 2022.

“Harus mulai dihitung betul, ini kalau yang saya tangkap di bawah, ini semuanya mau mudik semua, jadi persiapannya harus ekstra,” kata Jokowi.

Mendagri: Amandemen UUD 1945 Tidak Tabu

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebetulnya tidak tabu, sebab hal tersebut pernah dilakukan dan tak melanggar aturan. Menurut dia, hal yang tabu dan tidak boleh diubah hanyalah pembukaan UUD 1945 dan kitab suci.

Hal tersebut ia sampaikan untuk merespons rumor perpanjangan masa jabatan presiden jadi tiga periode. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang berada di bawah Kemendagri sebelumnya sempat menyerukan ‘Jokowi tiga periode’ pada Selasa (29/3/2022) saat acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Kepala Desa.

Lihat Juga: Usulan Pemilu 2024 Ditunda, Pengkhianatan Terhadap Reformasi dan Demokrasi

Kata Tito, tindakan para kepala desa tersebut tak melanggar UU Desa yang berlaku karena status kepala desa bukanlah birokrat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Jadi, kepala desa tak dilarang untuk melakukan politik praktis.

Meski, perpanjangan masa jabatan presiden tersebut melanggar konstitusi, namun menurut Tito tak ada larangan untuk melakukan amandemen.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2022 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top