News

Perpanjangan PPKM Darurat Jadi Skenario Terburuk Jika Kasus COVID-19 Belum Melandai

Perpanjangan PPKM Darurat

Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, apabila kondisi penularan COVID-19 masih tinggi, perpanjangan PPKM darurat mungkin saja dilakukan. Hal tersebut ia sampaikan saat menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan memperpanjang pelaksanaan PPKM darurat dalam konferensi pers virtual, Selasa (13/7/2021).

“Pemerintah bakal terus melihat dampak implementasi di lapangan. Apabila kondisi (COVID-19) belum cukup dikenalikan, maka perpanjangan (PPKM darurat) atau penerapan kebujakan lain bukan hal yang tidak mungkin dilakukan,” jawabnya.

Ia menegaskan, hal tersebut dilakukan demi kesehatan dan keselamatan rakyat secara lua. Wiku menuturkan, penambahan kasus positif COVID-19 selama PPKM darurat ini terus dievaluasi oleh pemerintah.

“Pemerintah terus mengevaluasi kebijakan berdasarkan perkembangan data epidemiologi yang ada. Termasuk menambah cakupan penerapan PPKM darurat di luar Jawa dan Bali sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2021,” ujarnya.

“Diharapkan kebijakan tersebut bisa secara signifikan memperbaiki kasus COVID-19 nasional dengan signifikan,” sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati telah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM darurat sampai 6 pekan ke depan akibat cepatnya mutasi varian Delta. Hal tersebut terungkap dalam pemaparan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Banggar (Badan Anggaran) DPR, Senin (12/7/2021).

“PPKM darurat selama 4 sampai 6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas rakyat diharapkan menurun,” kata Sri Mulyani Indrawati dalam paparannya.

Lihat Juga: 5 Hoaks Seputar PPKM Darurat, Terbaru SPBU Tutup-Upaya Halangi Idul Adha

Perpanjangan PPKM darurat tersebut dilakukan apabila risiko penyebaran COVID-19 masih tinggi. Sri Mulayani juga menyebutkan, PPKM darurat sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi RI. Selain itu, ia juga menjelaskan, PPKM membuat tingkat konsumsi di Indonesia melambat, pemulihan ekonomi menjadi terhambat, dan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III diperkirakan melambat sekitar 4%-5,4%.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum (APINDO) Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Widjaya Kamdani menuturkan, apabila PPKM darurat diperpanjang tentu bakal memberatkan para pengusaha. Khususnya UMKM yang belum tentu sanggup mempertahankan operasionalnya selama kebijakan ini diberlakukan.

“Kami tak tahu sampai mana pelaku usaha dapat bertahan sejauh PPKM darurat ini. Khususnya yang skala UMKM. Karena kemampuan modal mereka umumnya tak memungkinkan mereka mempertahankan operasionalnya melebihi 4 minggu dalam kondisi penerimaan yang menurun drastis karena PPKM darurat,” jelasnya, seperti mengutip dari laman detikcom, Selasa (13/7/2021).

Selain itu, ia juga mentakan para pengusaha tidak menginginkan adanya perpanjangan PPKM darurat. Jika terpaksa diberlakukan, ia berharap pemerintah bisa memberikan stimulus ekonomi yang dibutuhkan pelaku usaha agar tetap bisa menjalankan kegiatan ekonomi.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top