News

Persiapan KTT G20 di Bali: Korlantas Polri Pastikan 88 Mobil dan 94 Motor Listrik Siap Kawal Pelaksanaan KTT G20 Bali

KTT G20

Pemerintah Republik Indonesia terus melakukan persiapan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 yang akan berlangsung 15-16 November di Bali. Salah satunya untuk sektor transportasi darat dan pengamanan.

Pemerintah Republik Indonesia terus melakukan persiapan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 yang akan berlangsung 15-16 November di Bali. Salah satunya untuk sektor transportasi darat dan pengamanan.

Dikutip dari kantor berita Antara, satu negara akan menggunakan 15 mobil listrik. Terdiri dari 10 rangkaian VVIP dan 5 rangkaian untuk pasangan kepala negara atau pemerintahan.

Untuk memaksimalkan pengamanan tersebut, Korlantas Polri telah menyiapkan 88 unit mobil listrik dan 94 unit sepeda motor listrik untuk pengamanan dan pengawalan Konferensi Tingkat Tinggi G20 (KTT G20) di Bali, Korlantas Polri melalui Subditwal dan PJR Ditgakkum menggelar pelatihan kemampuan personel dalam menggunakan kendaraan listrik. Pelatihan ini melibatkan 50 peserta anggota Korlantas Polri.

“Kami latihkan kepada semua anggota karena kami tahu fitur dan cara kerja kendaraan listrik berbeda dengan mekanik kendaraan fosil. Ini pelatihan tidak terpisah dari Operasi Pura Agung yang kami selenggarakan dalam pengamanan G20,” kata Asops Kapolri Irjen Agung Setya Imam Effendi, dikutip dari laman NTMC Polri hari ini, Jumat, 15 September 2022.

Setelah pelatihan ini, diharapkan anggota Polri bisa menjalankan pengamanan dengan baik sehingga KTT G20 bisa berjalan dengan lancar. Petugas kepolisian juga bisa terus berlatih untuk mengendarai kendaraan listrik ini hingga perhelatan G20 berlangsung.

“Dalam pelaksanaan kegiatan, pengamanan benar-benar kita 100 persen siap dan menjalankan pengamanan dengan baik. Saya yakin  ini bisa kita lakukan dengan baik,” ujarnya.

Baca juga: Jokowi Undang Ukraina dan Rusia ke KTT G20 Bali, Putin Dikonfirmasi Hadir

Tidak Hanya Untuk KTT G20, Mobil Listrik Direncanakan Sebagai Mobil Dinas Polri

Selain pada KTT G20, penggunaan kendaraan listrik untuk operasional Polri disiapkan untuk ibu kota negara, Nusantara, di Kalimantan Timur. Meski demikian, kata dia, untuk jumlah kendaraan listrik yang akan dipakai polisi masih dalam tahap perhitungan yang disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki oleh Polri untuk pengadaan kendaraan listrik.

“Namun demikian untuk jumlahnya masih dihitung ulang kembali, sesuaikan dengan anggaran yang tersedia,” katanya.

Menurut jenderal bintang dua itu, tahap awal penggunaan kendaraan listrik sebagai operasional polisi dilakukan pada acara KTT G20. Ia memperkirakan sekitar 50 persen kendaraan operasional Polri pada pengamanan dan pengawalan tamu resmi dan delegasi pada KTT G20 bakal menggunakan kendaraan listrik.

KTT G20

“Polri yang jelas untuk G20 sebagian mungkin 50 persen sudah menggunakan kendaraan listrik,” kata Prasetyo.

Kemudian, lanjut dia, untuk anggaran 2023 secara bertahap akan dianggarkan pengadaan kendaraan listrik di tingkat Polda, namun untuk jumlahnya masih dalam perhitungan.

“Di Polda-Polda dulu akan diupayakan sudah membeli kendaraan listrik, cuma jumlahnya, kemudian standardisasinya masih dihitung ulang kembali oleh asrena dan aslog,” ujarnya.

Selain pengadaan kendaraan operasional berbahan bakar listrik, kata dia, yang terpenting adalah menyiapkan infrastrukturnya di setiap Polda, dan Polres, utamanya Polres tipe kota besar. Infrastruktur yang dimaksud salah satunya stasiun pengisian bahan bakar listrik karena untuk dapat mengisi daya listrik satu mobil listrik membutuhkan catu daya berkekuatan 7.000 Watt listrik.

“Kalau misalnya Polri memiliki lebih dari satu kendaraan, maka bisa dihitung, untuk stasiun pengisian bahan bakar elektroniknya harus disiapkan terlebih dahulu,” ujarnya.

Kesiapan kendaraan listrik dan infrastrukturnya ini, kata dia, dilakukan secara pararel atau bersamaan. Untuk tahap awal, kendaraan listrik untuk operasional Polri didahulukan untuk pejabat utamaPolri baik tingkat Polda maupun Mabes, dan kendaraan patroli lalu lintas serta kendaraan patroli Sabhara.

“Tetap (pengadaan) bertahap,” kata dia. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Inpres Nomor 7/2022 yang bernama Inpres Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada 13 September 2022.

Inpres Nomor 7/2022 ditujukan ke seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju, sekretaris kabinet, kepala staf kepresidenan, jaksa agung, panglima TNI, kepala Kepolisian Indonesia, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, serta para bupati/wali kota.

Melalui Inpres itu, Jokowi memerintahkan agar setiap menteri hingga kepala daerah menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan penggunaan kendaraan listrik. Jokowi juga menginstruksikan penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung program tersebut.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © 2022 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top