News

PKS: Ini Bukti Pemerintah Amburadul Tangani Covid-19

PKS: Ini Bukti Pemerintah Amburadul Tangani Covid-19

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyoroti banyaknya pemudik yang menerobos pos penyekatan. Mardani berbicara soal amburadulnya penanganan Covid-19.

Mulanya, politikus PKS itu menyebut payung hukum pelarangan mudik kurang kuat sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pemudik menerebos penyekatan di sejumlah daerah.

“Kita negara hukum. Kasihan kepolisian kita juga diminta menegakkan hukum dengan tegas jika payung hukumnya tidak kuat. Pelarangan mudik basisnya kesadaran,” kata Mardani, Selasa (11/5/2021).

Mardani kemudian menyebut pemerintah sejauh ini masih amburadul dalam menangani Covid-19 di Indonesia. Hal ini, kata dia, dibuktikan dengan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Covid-19 masih belum kuat.

“Penggunaan UU Kekarantinaan Kesehatan tidak kuat untuk kasus mudik. Kedua, ini bukti amburadulnya penanganan Covid-19 yang mestinya fokus pada kesadaran kesehatan bersama, sosialisasi hingga musyawarah yang menyentuh sisi kesadaran belum kuat,” ungkapnya.

Anggota DPR RI itu lantas menyoroti penyekatan yang dilakukan aparat penegak hukum saat diterapkannya kebijakan pelarangan mudik. Menurut dia, penyekatan seharusnya dimulai sejak hulu, bukan hanya di hilir.

“Penyekatan hanya di hilir. Mestinya mulai dari hulu. Sekali lagi ini bukti amburadulnya kebijakan penanganan Covid-19. Ujungnya masyarakat disalahkan, padahal tanggung jawab ada pada pemerintah,” kata Mardani.

Lebih lanjut, Mardani mengatakan semestinya mulai dari RT dan RW sudah menyosialisasikan pelarangan mudik dan peringatan akan bahayanya Covid-19 jika warga nekat mudik.

“Seharusnya mulai dari hulu. Gencarkan sosialisasi pelarangan melalui RT dan RW. Kasih selebaran dan penjelasan betapa bahayanya memaksa mudik di masa pandemi,” ucap petinggi PKS itu.

Kata Satgas Soal Pemudik Terobos Penyekatan

Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito angkat suara terkait banyaknya pemudik yang menerobos pos penyekatan yang dilakukan aparat kepolisian. Wiku menyayangkan kejadian yang tidak diinginkan itu.

“Saya sangat menyayangkan masyarakat yang nekat menerobos penyekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Masyarakat perlu memahami bahwa penyekatan yang dilakukan polisi merupakan kebijakan pelarangan mudik yang sepatutnya dipatuhi oleh masyarakat,” kata Wiku, Selasa (11/5/2021).

Wiku kemudian mengajak masyarakat menghormati kebijakan pelarangan mudik untuk menekan penyebaran Covid-19 di Tanah Air. Dia juga mengingatkan soal hukuman yang akan diterima pemudik yang nekat melakukan perjalanan pulang kampung.

“Selama satu minggu ini, Satgas melihat pemberitaan yang menunjukkan lokasi di mana usaha kepolisian untuk menghentikan mudik mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Satgas meminta agar masyarakat paham bahwa dalam hal ini kepolisian harus menjalankan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah diambil. Maka, kepolisian berhak memulangkan pelaku perjalanan yang memaksakan untuk mudik,” sambungnya.

Polisi Siapkan Barracuda

Pos penyekatan Kedungwaringin yang menjadi perbatasan Kabupaten Bekasi dan Karawang, Jawa Barat adalah salah satu pos yang diterobos oleh banyak pemudik, terutama yang mengendarai sepeda motor. Sudah dua hari ini, pos penyekatan Kedungwaringin diterobos banyak pemudik.

Hari ini (11/5/2021), polisi menyiapkan kendaraan Barracuda untuk mengantisipasi ‘ledakan’ pemudik yang ingin menerobos pos penyekatan Kedungwaringin.

“Ini untuk antisipasi pemudik karena diperkirakan mala mini atau besok puncak arus mudik yang lewat sini,” terang seorang petugas di pos penyekatan Kedungwaringin, Selasa (11/5/2021).

Sebelumnya, polisi meloloskan banyak pemudik yang berada di pos penyekatan Kedungwaringin sebagai upaya diskresi. Polisi beralasan mengurangi kerumunan yang terjadi untuk mencegah terbentuknya klaster baru penularan Covid-19.

“Nggak jebol, tapi diskresi. Mengurai arus dan menghindari kerumunan,” jelas Kapolres Metro Bekasi Kombes Hendra Gunawan.

To Top