News

PKS Kritik Jokowi: Pembentukan Kementerian Investasi Sia-sia!

Kritik Jokowi, PKS: Pembentukan Kementerian Investasi Sia-sia!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan usulan pembentukan Kementerian Investasi dan penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) kepada DPR. DPR pun memberikan restu atas usulan tersebut.

“Dan sesuai hasil rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 8 April 2021 yang telah bahas surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian dan menyepakati penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud sehingga menjadi Kemendikbud dan Ristek, pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan,” ucap Wakil ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad di dalam rapat paripurna, Jumat (9/4/2021).

Dasco kemudian bertanya kepada anggota dewan terkait persetujuan dari usulan Jokowi tersebut. Anggota dewan pun menyatakan setuju.

“Apakah hasil keputusan rapat Bamus pengganti rapat konsultasi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui?” tanya politikus Partai Gerindra itu.

“Setuju,” respons anggota Dewan dalam rapar paripurna.

PKS Kritik Usulan Jokowi

Meski sudah disetujui, usulan Jokowi terkait penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek dan pembentukan Kementerian Investasi mendapatkan kritikan keras dari PKS. Adalah Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyebut Jokowi menunjukkan sikap inkonsisten soal penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek.

“Ini menunjukkan inkonsistensi. Sebelumnya digabung, pisah, sekarang gabung kembali,” ucap Mardani, Jumat (9/4/2021).

Terkait pembentukan Kementerian Investasi, Mardani menyebut hal itu sia-sia jika korupsi masih merajalela. Sebab, menurut dia, investor datang ke Indonesia bukan karena adanya Kementerian Investasi melainkan tidak adanya kasus korupsi plus penegakan hukum yang kuat.

“Pembentukan Kementerian Investasi bisa sia-sia jika upaya pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi tidak menjadi prioritas Presiden. Investasi datang bukan karena ada kementerian, tapi karena tidak ada korupsi dan birokrasi yang melayani ditambah penegakan hukum yang kokoh,” sambung dia.

BKPM Bakal Jadi Kementerian Investasi

Sementara itu, juru bicara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi menyebut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan ‘naik kelas’ menjadi Kementerian Investasi. Untuk diketahui, BKPM merupakan eksekutor investasi di Indonesia yang setiap tahunnya selalu mencatatkan capaian melampaui target yang ditentukan.

“Rencananya BKPM akan menjadi Kementerian Investasi ini,” ujar Jodi, Jumat (9/4/2021).

Pihak BKPM pun merespons keinginan Jokowi terkait pembentukan Kementerian Investasi. Adalah juru bicara BKPM, Tina Talisa menyatakan siap mengikuti kebijakan yang ditetapkan Jokowi.

“Terkait pembentukan Kementerian Investasi, hal tersebut merupakan hak prerogatif bapak Presiden. Dan, BKPM dalam posisi mengikuti arahan Bapak Presiden,” papar Tina, Jumat (9/4/2021).

Tina menegaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam menjelaskan pembentukan Kementerian Investasi. Dia, sekali lagi, menekankan BKPM akan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh Presiden.

“Mengenai kewenangan, peran dan fungsi BKPM dan Kementerian Investasi tentu akan dijelaskan lebih detail dalam waktu dekat. Dan, bukan kapasitas BKPM untuk menjelaskan. Namun, BKPM tentu siap menjalankan apapun yang diputuskan dan diarahkan bapak Presiden,” tambahnya.

Lantas, siapa sosok yang akan menjadi Menteri Investasi?

Sejauh ini belum diketahui siapa sosok pemimpin yang akan dipilih Jokowi untuk mengomandoi Kementerian Investasi. Namun, anggota Komisi XI DPR, Mukhammad Misbakhun menyebut Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia sebagai sosok yang berpotensi menjadi Menteri Investasi.

“Soal siapa figure menteri yang memimpin Kementerian Investasi menjadi kewenangan sepenuhnya bapak Presiden. Bisa saja pak Bahlil sebagai Kepala BKPM diangkat sebagai menterinya atau bisa juga bapak Presiden Jokowi menetapkan nama lainnya,” ujar Misbakhun, Jumat (9/4/2021).

To Top