News

Viral PN Jakarta Izinkan Nikah Beda Agama, Wapres Ma’ruf Amin: Tidak Sah Sesuai Syariat!

Nikah Beda Agama

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru saja memberikan izin kepada pasangan nikah beda agama. Pasangan itu merupakan warga Kebayoran, Jakarta Selatan dengan inisial D dan J.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru saja memberikan izin kepada pasangan nikah beda agama. Pasangan itu merupakan warga Kebayoran, Jakarta Selatan dengan inisial D dan J.

Pasangan nikah beda agama ini, pengantin perempuan adalah seorang penganut Kristen dan pengantin pria adalah Islam. Keduanya telah berpacaran selama sembilan tahun.

Akhirnya mereka sepakat menikah menggunakan cara gereja Kristen. Pihak gereja lalu mengeluarkan sertifikat piagam pernikahan. Disusul oleh PN Jaksel yang memerintahkan Dukcapil Jaksel mencatatkan pernikahan.

Beberapa waktu terakhir memang sudah banyak pengadilan yang mengizinkan nikah beda agama untuk dicatat negara. Seperti oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), PN Jakarta Timur (Jaktim) dan PN Surabaya. Lalu apa kata Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri).

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pihaknya taat putusan pengadilan tentang pernikahan beda agama di Jakarta Selatan.

Zudan menyampaikan setiap pejabat negara harus tunduk pada putusan pengadilan. Hal itu tertuang dalam pasal 7 ayat 2 huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Setelah ada penetapan pengadilan, maka sebagai institusi negara yang taat hukum, Dinas Dukcapil melaksanakan penetapan pengadilan,” kata Zudan melalui keterangan tertulis, Kamis (15/9).

Zudan menyampaikan Dukcapil tidak mengesahkan nikah beda agama. Mereka hanya mencatat pernikahan tersebut sesuai putusan pengadilan.

Dia berkata hal itu sesuai dengan pasal 35 huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dukcapil bertugas mencatat perkawinan yang ditetapkan pengadilan.

“Di penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ‘perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan’ adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama,” ucapnya.

Nikah Beda Agama

Respon PBNU Terkait Nikah Beda Agama

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, KH Ahmad Fahrurrozi, menanggapi soal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memberikan izin kepada pasangan yang berbeda agama menikah.

Menurut fiqih Islam, ada pendapat ulama yang memperbolehkan pernikahan berbeda agama. 

“Ada pendapat ulama yang memperbolehkan pernikahan berbeda agama jika yang mempelai pria Muslim dan wanita Kristen asli secara turun-temurun, bukan murtad,” kata pria yang akrab disapa Gus Fahrur kepada Republika.co.id, Kamis (15/9/2022).

Namun, pernikahan tersebut tidak sah jika mengikuti aturan regulasi di Indonesia. 

“Pernikahan beda agama tidak sah secara aturan regulasi pernikahan di Indonesia yang berdasar pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,” ujarnya.

Dalam pasal 2 ayat 1 UU itu dijelaskan, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian dalam pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 dinyatakan perkawinan baru sah jika dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi.

“Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi, UU 1/1974 tidak mengenal perkawinan beda agama sehingga perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan,” ucap dia.

Meski begitu, Gus Fahrur menyebut pernikahan seiman dan seagama tetap lebih baik dan aman demi menjaga keimanan anak dan cucu. Sebab kata dia, akan menyulitkan kondisi kedepannya bagi pasangan yang berbeda agama.

“Jika kondisi pasangan papanya Muslim dan ibunya Kristen, yang mungkin terjadi adalah hari Ahad anak-anak diajak sekolah Minggu oleh mama dan hari Jumat diajak ke masjid oleh papanya. Saat anaknya ke gereja, sang papa tidak tenang dan saat anak ke masjid sang mama gelisah. Tentu akan sulit sekali disatukan karena orang tua berbeda keyakinan dan perkembangan mental anak juga menjadi kurang baik,” tambahnya.

Tegas! Wapres Bilang Nikah Beda Agama Tidak Sah

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan bahwa nikah beda agama bertentangan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini merespon adanya Pengadilan Negeri di Indonesia yang mengesahkan pernikahan beda agama Islam dan Kristen.

“Fatwanya sudah ada, waktu saya jadi ketua komisi fatwa, fatwanya sudah ada,” kata Wapres usai memimpin rapat di kantor pusat MUI, Jakarta.

Sebagaimana diketahui, MUI telah mengeluarkan Fatwa tentang perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Hal ini sesuai Fatwa MUI nomor 4/MUNASVII/MUI/8/2005. Fatwa ini dikeluarkan saat Ma’ruf Amin menjadi Ketua Bidang Fatwa MUI.

“Dari segi fatwa MUI tidak sejalan ya, tidak sejalan, nanti seperti apa nanti,” tegas Wapres.

Menyambung pernyataan Wapres, Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam menegaskan MUI akan mengambil langkah-langkah hukum soal nikah beda agama.

“Akan ada langkah-langkah hukum dari komisi hukum,” katanya.

Mendengar hal ini, Wapres pun merespon baik langkah MUI. “Komisi hukum ya, akan dibahas di MUI seperti apa di komisi hukum, karena fatwanya memang tidak boleh, nanti MUI akan buat itulah,” tutupnya.

Baca juga: Penjelasan MUI Soal Pemakaman Transgender Menurut Islam, Begini Jawaban Bunda Dorce

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © 2022 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top