News

Pro-Kontra DPR Tanggapi Foto Jokowi-Ma’ruf di Ruangan KPK

Pro-Kontra DPR Tanggapi Foto Jokowi-Ma’ruf di Ruangan KPK

Sejumlah anggota DPR RI menanggapi keberadaan foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di ruangan jumpa pers KPK. Suara mereka pun ‘terpecah’ menjadi pro dan kontra atau setuju dan tidak setuju.

Seperti diketahui, terlihat foto Jokowi-Ma’ruf terpampang sebagai ‘background’ dalam kegiatan jumpa pers KPK terkait hasil tes asesmen wawasan kebangsaan pegawai KPK. Ini pertama kali KPK memasang foto Presiden-Wakil Presiden sebagai background saat menggelar konferensi pers.

Anggota Komisi DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengkritik pemasangan foto tersebut. Dia menyebut foto itu menjadi simbol bahwa KPK sudah ‘dimatikan’ oleh Jokowi-Ma’ruf.

“Foto itu sengaja dipasang untuk memberi pesan bahwa yang mematikan KPK adalah Jokowi dan Ma’ruf,” kritik Benny.

Benny tampak tidak sepakat terkait pemasangan foto Jokowi-Ma’ruf sebagai latar belakang konferensi pers KPK. Dia menyebut keberadaan foto Presiden dan Wakil Presiden itu membuat ‘cukong’ senang.

“Dengan foto itu, KPK memberi pesan bahwa Jokowi-Ma’ruf yang mendapatkan dukungan rakyat di atas 60 persen itu adalah pemimpin yang ingin KPK mati. Popularitas pak Jokowi dipakai untuk melumpuhkan KPK. Cukong senang, rakyat senang!” sambung dia.

PKS: Pemasangan Foto Jokowi-Ma’ruf Sudah Benar

Berbeda suara dengan Benny K Harman, anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil menyebut pemasangan foto Jokowi-Ma’ruf di ruangan jumpa pers KPK sudah benar. Dia menegaskan hanya pengadilan yang tidak boleh ‘memamerkan’ foto Presiden dan Wakil Presiden.

“Karena KPK adalah rumpun eksekutif dan bertanggung jawab kepada Presiden dan masyarakat, maka sudah benar soal pemasangan foto Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai latar belakang,” ucap Nasir Djamil.

Suara senada juga dilontarkan anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani. Menurut Arsul, pemasangan foto Jokowi-Ma’ruf di ruangan jumpa pers KPK tidak bisa dimaknai bahwa lembaga antirasuah itu berada di bawah kendali pemerintah.

“Pemasangan foto tersebut dalam kapasitas sebagai Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara. Bukan sebagai kepala pemerintah dan wakil kepala pemerintah. Sehingga, tidak bisa kemudian ditafsiri bahwa KPK di bawah (kendali) pemerintah,” jelas Arsul.

Menurut Arsul, aneh jika foto Presiden dan Wakil Presiden tidak dipasang di ruangan KPK.  Dia memastikan independensi KPK akan tetap terjaga dan tidak ada kaitannya dengan keberadaan foto tersebut.

“Jadi malah selama ini aneh kalau KPK tidak dipasang foto Presiden dan Wapres. Lebih-lebih lagi setelah MK menyatakan bahwa KPK itu lembaga yang berada pada rumpun kekuasaan eksekutif. Soal independensi itu tidak pas jika dikaitkan dengan pemasangan foto tersebut karena keduanya sebagai Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara, bukan sebagai Presiden dan Warpres yang membawahi KPK,” imbuhnya.

Gerindra: Jangan Buruk Sangka

Suara pro juga ‘berkumandang’dari anggota Komisi III DPR RI Partai Gerindra Habiburokhman. Dia menilai pemasangan foto Jokowi-Ma’ruf di ruangan jumpa pers KPK tidak akan mengurangi independesi KPK.

Politikus Gerindra itu kemudian mencontohkan sejumlah kasus korupsi di lingkungan pemerintah yang dicokok KPK.

“Soal foto Presiden dan Wakil Presiden itu memang wajar ada di ruangan (KPK). Karena KPK kan masuk dalam rumpun eksekutif. Setahu saya ada aturan Surat Edaran Men-PAN RI Nomor 12 Tahun 2014 yang mengatur soal pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden,” ungkap Habiburokhman.

Pemasangan gambar tersebut sama sekali tidak mengganggu independensi KPK. Buktinya KPK periode ini sudah menangkap banyak pejabat tinggi pemerintahan,” sambungnya.

Oleh karena itu, Habiburokhman meminta semua pihak setop berburuk sangka. Dia juga mengingatkan untuk tidak mengaitkan pemasangan foto Jokowi-Ma’ruf di salah satu ruangan KPK dengan unsur politik.

“Jangan berburuk sangka! Jangan mengaitkan aturan dengan asumsi politik,” papar Habiburokhman.

To Top