News

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai APBN, Ibas: Sebaiknya Audit Dulu

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai APBN, Ibas: Sebaiknya Audit Dulu

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk membiayai kereta cepat Jakarta-Bandung. Keputusan tersebut kemudian dipertanyakan oleh Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI.

Ia menyarankan supaya pembiayaan proyek tersebut diaudit dahulu. Menurutnya hal ini penting dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan investasi yang menyebabkan pembengkakan atau memberatkan APBN.

“Fiskal negara tak dapat terus-menerus terlalu banyak hanya untuk PMN. Harus dihitung pula cost dan benefit-nya untuk BUMN. Mudah-mudahan tak makin dalam. Jangan sampai besar pasak daripada tiang supaya bisa mencapai keseimbangan fiskal antar generasi,” ujar Edhie Baskoro Yudhoyono melalui keterangannya, Senin (11/10/2021).

Lihat Juga: Partai Demokrat Ke MA Antar Permohonan Gugatan AD/ART Kubu Moeldoko

Sebelumnya Presiden Jokowi telah mengesahkan Perpres No 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung. Perpres (Peraturan Presiden) tersebut adalah perubahan dari Perpres No 107 Tahun 2015. Ibas juga menanyakan soal perencanaan jangka panjang pemerintah terkait pembangunan infrastruktur.

“Saya ingin tanya apakah pemerintah tak memiliki rencana jangka panjang seperti Masterplan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi atau MP3EI? Memang ganti nama namun hingga kini masih digunakan. Kemudian apakah pemerintah tak mempunyai fiskal dengan kemampuan besar? Kita bukan saja membutuhkan roadmap, tetapi kita membutuhkan roadmap yang berkelanjutan supaya seluruh program terlaksana “ kata Edhie Baskoro Yudhoyono.

Wakil Ketua Umum Demokrat itu menuturkan pihaknya berharap Presiden dapat meresmikan program-program prioritas pemerintah. Tetapi, impian Indonesia jadi negara maju, ujarnya, juga harus dibarengi dengan sikap mawas diri dan perhitungan yang matang.

“Kita juga ingin Presiden banyak menggunting pita, khususnya program prioritas. Untuk kereta cepat, juga diharapkan cepat selesai. Walaupun ada banyak pro-kontra, tapi kalau cepat selesai, saya yakin masyarakat juga senang. Hanya saja, pada pelaksanaannya tetap memperhatikan rencana jangka panjang, dan jangan sampai timbul preseden-preseden ‘pokoknya harus jadi’. Pikirkan supaya tak ada yang dilanggar hanya akibat kurang perhitungan,” lanjut Edhie Baskoro Yudhoyono.

Sebelumnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan dibiayai, salah satunya dari APBN. Padahal dulu, Presiden Joko Widodo sempat menekankan bahwa proyek tersebut tak akan dibiayai APBN.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top