News

Publik Tak Puas Kinerja KPK, Novel: Berantas Korupsi Tanggung Jawab Jokowi

Publik Tak Puas Kinerja KPK, Novel: Berantas Korupsi Tanggung Jawab Jokowi

Penyidik senior KPK Novel Baswedan merespons hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait kepuasan publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. LSI menyebutkan bahwa pemuka opini tidak puas terhadap kinerja KPK saat ini.

Novel mengatakan salah satu faktor penyebab publik tidak puas terhadap kinerja KPK adalah adanya pelemahan terhadap lembaga antirasuah itu. Kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi, lanjut dia, pun menjadi terganggu.

“Ketika KPK dilemahkan, pasti kinerja pemberantasan korupsi akan terganggu. Ketika kinerja KPK menurun dan praktik korupsi kian banyak, maka masyarakat akan semakin tidak puas dengan kinerja KPK dalam memberantas korupsi,” kata Novel, Senin (8/2/2021).

Novel menegaskan pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi tanggung jawab Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menunggu terobosan apa yang akan dilakukan Jokowi dalam memberantas korupsi ke depannya.

“Tapi yang perlu masyarakat tahu adalah pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini adalah Presiden. Bila KPK dilemahkan, yang perlu kita tahu adalah apa rencana pemerintah selanjutnya dalam memberantas korupsi,” sambungnya.

Plt Jubir KPK: Berantas Korupsi Tanggung Jawab Bersama

Di sisi lain, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri juga menanggapi hasil survei yang dirilis LSI terkait kepuasan publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Ali menegaskan pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab semua, mulai dari Presiden hingga masyarakat.

“Tentu tidak hanya KPK yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama. Dimulai dari komiten kuat pimpinan negara dan seluruh jajaran aparat penegak hukum hingga semua lapisan masyarakat,” terang Ali, Senin (8/2/2021).

Ali mengatakan hasil survei LSI tersebut akan dijadikan acuan lembaga antirasuah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dia menegaskan pihaknya siap bekerja sebaik mungkin dalam pemberantasan korupsi.

“Tentu ini memotivasi kami untuk terus bekerja sebaik mungkin dalam upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui pelaksanaan tugas pencegahan, koordinasi dan supervise, monitoring, penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan,” tegasnya.

Survei LSI Terkait Kepuasan Publik Atas Kinerja KPK

Sebelumnya, LSI merilis hasil survei terkait pandangan pemuka opini dan pelaku usaha terhadap kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. LSI menyimpulkan pemuka opini masih belum puas terhadap kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kalau bicara efektivitas, berarti bicara kepuasan terhadap KPK. Di kalangan pemuka opini, nilainya negatif, 51 persen. Dari pemuka opini tidak puas dengan kinerja KPK. Meskipun yang menyatakan puas masih banyak, 48 persen, jadi terbelah,” papar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, Minggu, (7/2/2021).

Djayadi meminta KPK menjadikan hasil survei tersebut sebagai catatan khusus untuk memperbaiki kinerja ke depannya. Mengingat, kata dia, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja KPK selalu tinggi.

“Ini menjadi catatan khusus bagi KPK karena biasanya tingkat kepuasan terhadap KPK tinggi. Kalau ini malah negative menurut pemuka opini,” lanjutnya.

Kendati begitu, Djayadi memaparkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat umum terhadap kinerja KPK mendapatkan angka positif. Akan tetapi, lanjut dia, angka tersebut tergolong rendah dibandingkan perolehan sebelumnya.

“Di kalangan masyarakat umum tingkat kepuasan terhadap KPK masih positif, yaitu 55 persen. Meskipun tetap rendah jika dibandingkan sebelumnya yang umumnya kita mendapati kepuasan terhadap KPK itu tinggi,” terangnya.

Diketahui, pemuka opini yang paling banyak menyatakan tidak puas terhadap KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia datang dari dua kalangan. Dua kalangan yang diaksud ialah media massa dan ormas.

To Top