News

Raja OTT KPK Harap Jokowi Ambil Alih Persoalan TWK

Raja OTT KPK Harap Jokowi Ambil Alih Persoalan TWK

Kepala Satuan Tugas Penyelidikan yang mendapatkan julukan ‘Raja OTT KPK’, Harun Al Rasyid berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan menyelesaikan persoalan tes wawasan kebangsaan (TWK). Harun menceritakan dirinya yang mendapatkan ‘gaji buta’ sebagai buntut tidak lulus TWK.

“Harapan kami ke depan agar Presiden pak Jokowi sesuai dengan amanat UU, kewenangan yang diberikan UU, bisa mengambil alih persoalan ini. Karena, sudah hampir sebulan kami tidak melakukan pekerjaan apapun sementara kami digaji,” ucap Harun, Rabu (2/6/2021).

Harun mengaku saat ini tidak bisa ‘berbuat banyak’ di KPK seiring diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK yang menonaktifkan 75 pegawai yang tidak lulus TWK. Dia menegaskan telah menyerahkan sebagian tanggung jawabnya ke atasannya.

“Tentu ada akibat pengaruh dari proses penonaktifan beberapa kawan ini. Kalau seperti saya ini, termasuk tim DPO, yang diberi tugas oleh pimpinan untuk menangkap segera para DPO. Tapi dengan SK 652 yang sudah dikeluarkan, tentu saya tidak berbuat banyak. Saya sudah menyerahkan tugas dan tanggung jawab itu ke atasan saya,” paparnya.

Harun juga menceritakan kini dirinya tidak bisa lagi melakukan OTT sebagaimana biasanya sebagai buntut tidak lulus TWK. Padahal, kata dia, saat ini ada lebih dari lima OTT yang sudah matang dan siap dijalankan.

“Demikian juga beberapa kasus yang sudah matang untuk dilakukan OTT. Itu nggak bisa kami lakukan untuk sementara ini. Ada banyak kasus, lebih (dari lima), dan itu yang menurut saya pengaruhnya besar terhadap pemberantasan korupsi ini,” tegas Harun.

Menurut Kepala Satuan Tugas Penyelidikan itu, pencarian DPO atau buronan KPK, seperti Harun Masiku, mungkin saja mengalami kendala. Hal ini disebabkan beberapa orang yang bertugas mencari DPO, termasuk dirinya, dinonaktifkan pimpinan KPK.

“Ada beberapa dari anggota pegawai yang 75 itu adalah tim DPO. Jadi, saya kira dengan penonaktifan dari 75 itu pencarian DPO atas nama Harun Masiku itu juga mengalami kendala dan hambatan,” terangnya.

Julukan Raja OTT KPK untuk Harun Al Rasyid

Di sisi lain, Harun Al Rasyid pernah menceritakan dirinya mendapatkan julukan ‘Raja OTT KPK’ pada 28 Mei 2021 lalu saat berbincang dengan Najwa Shihab. Harun mengaku julukan Raja OTT KPK itu didapatkan dari Firli Bahuri saat masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

“Saya punya hubungan yang lebih khusus kalau dengan Firli. Jadi ketika dia jadi Deputi, saya dijuluki sama Firli itu Raja OTT. Karena, OTT terbanyak itu adalah pada saat Firli jadi Deputi, tahun 2018,” papar Harun di hadapan Najwa saat itu.

“Waktu itu 29 OTT,” sambungnya.

Wakil Ketua KPK Angkat Suara

Merespons pernyataan Raja OTT KPK Harun Al Rasyid, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli menyatakan KPK tidak akan menjadi lemah gara-gara tidak adanya seseorang tertentu. Lili menegaskan KPK tidak akan pernah berhenti bekerja dalam memberantas korupsi.

“Terkait dengan Raja OTT, saya pikir bahwa tidak karena seseorang kemudian KPK lemah atau KPK berhenti bekerja,” tegas Lili, Rabu (2/6/2021).

Lili menekankan KPK tetap bisa menjalankan tugasnya dalam memberantas korupsi walau beberapa orang tidak ada saat ini. Dia menegaskan KPK akan terus bekerja sesuai sistem dan struktur yang ada.

“Tapi tetap dengan tugas dan kewenangan yang ada, dengan personal yang ada, tentu KPK akan bekerja sesuai sistem dan struktur yang ada,” sambungnya.

To Top