News

Ramai Dr Terawan Dipecat, Ini Jejak Konfliknya dengan IDI

Ramai Dr Terawan Dipecat, Ini Jejak Konfliknya dengan IDI

Beredar kabar terkait pemberhentian keanggotaan mantan Menteri Kesehatan (Menkes) RI dr Terawan Agus Putranto dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Hal ini beredar setelah akun Twitter epidemiolog Pandu Riono mengunggah video yang disebut dari Muktamar XXXI IDI pada Jumat (25/3/2022).

"Itu rekomendasi dari MKEK Pusat pada Ketua Umum @PBIDI dan akan diputuskan pada sidang khusus Muktamar IDI XXXI," tulisnya seperti dikutip pada Sabtu (26/3/2022).

Namun, hingga kini Pengurus besar (PB) IDI belum memberikan pernyataan resmi.

Konflik dr Terawan Vs IDI

Jejak konflik antara dr Terawan dengan IDI terekam mulai dari 2018 lalu. Berawal dari kegiatan Terawan melakukan terapi ‘cuci otak’ untuk menangani penderita stroke menggunakan teknik Digital Substraction Angiography (DSA).

IDI menilai terapi tersebut belum teruji secara klinis sebab DSA sebenarnya adalah teknik diagnosis. Pada April 2008, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran pun memberikan sanksi pemecatan sementara terhadap Terawan karena telah melakukan pelanggaran kode etik.

Namun sanksi etik berupa penarikan izin praktik ditunda usai dukungan dari berbagai pihak, termasuk para tokoh politik mengalir kepada Terawan.

Oktober 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian menunjuk Terawan menjadi Menteri Kesehatan RI. Penunjukkan ini ternyata sempat ‘ditolak’ oleh IDI yang mengungkapkan keberatannya melalui sebuah surat untuk Jokowi.

"Bila diperkenankan kami ingin menyarankan agar dari usulan calon-calon tersebut mohon kiranya Bapak Presiden tidak mengangkat Dr Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K), sebagai Menteri Kesehatan," tulis IDI dalam suratnya kala itu.

Konflik masih berlanjut usai Terawan resmi menjadi Menkes. Organisasi profesi, termasuk IDI, melontarkan kritikan terhadap Terawan yang menyodorkan nama anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) tak sesuai dengan rekomendasi kepada Presiden.

Lihat Juga: Sepak Terjang Wamenkes Baru, Dante Saksono

Organisasi profesi pun menganggap Terawan telah melakukan penyalahgunaan wewenang.

"Menteri Kesehatan telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga patut diduga adanya penyalahgunaan wewenang," kata perwakilan organisasi, Ugan Gandar, dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).

Selain itu, dr Terawan juga sempat jadi pembicaraan saat mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik. Keputusan tersebut dinilai lebih mengutamakan dokter spesialis radiologi.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © 2022 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top