News

Ramai Soal Pajak Pulsa, Bagini Klarifikasi Direktorat Jenderal Pajak

Pajak Pulsa atau voucher perdana Bagini Klarifikasi Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DPJ) memberi klarifikasi dan menegaskan terkait pemungutan pajak tambahan nilai (PPN) atas pulsa atau voucher perdana hanya sampai distributor tingkat dua. Dengan demikian DPJ menegaskan, untuk rantai distribusi selanjutnya seperti pengecer ke konsumen langsung tidak akan dipungut PNN lagi.

“Pengenaan PNN atas pulsa atau kartu perdana selama ini sudah berlaku, sehingga tidak ada jenis dan objek pajak baru,” tulis keterangan resmi DPJ, Jumat (29/1/2021)

Dalam keterangan tersebut, dijelaskan pula jika distributor pulsa bisa menggunakan struk tanda terima pembayaran sebagai faktur. Sehingga tidak perlu membuat lagi faktur pajak secara elektronik. Dengan begitu, DJP memastikan ketentuan pengenaan PPN atas pulsa dan maupun kartu perdana tidak akan mempengaruhi harga kedua produk tersebut.

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 6/2021 murni sebagai bentuk penyederhanaan atas pungutan PPN yang telah berlaku selama ini. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri tersebut, PPN yang terutang atas penyerahan pulsa/kartu perdana. Oleh penyelenggara distribusi ke tingkat distribusi tingkat selanjutnya serta konsumen telekomunikasi dipungut PPN-nya oleh distributor tingkat kedua saja.

Melalui akun Instagram pribadinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memberi penjelasan terakait pajak pulsa, voucher, token listrik, dan kartu perdana yang masuk dalam PMK 6/2021. Dalam unggahannya tersebut Sri Mulyani memberi penekanan bahwa harga pulsa, kartu perdana, voucher, maupun token listrik tidak akan terpengaruh.

Lihat Juga: Warga Bandung Kini Bayar Pajak Bisa Online

“Selama ini PPN dan PPh atas token listrik, voucher, pulsa dan kartu perdana sudah berjalan. Jadi tidak ada pungutan baru terkait pajak pulsa, voucher, token listrik, maupun voucher,” tulisnya dalam unggahan di Instagram, Sabtu (30/1/2021).

Voucher sendiri tidak dikenakan PPN, karena voucher merupakan alat pembayaran yang setara dengan uang. PPN hanya dikenakan kepada jasa penjualan berupa komisi atau selisih harga yang didapat oleh penjual.

Menteri Keuangan RI tersebut menyatakan ketentuan Peratuan Menteri Keuangan 6/2021 itu untuk menyederhanakan aturan pajak pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher yang selama ini sudah berlaku.selain itu, beleid tersebut juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.

To Top