News

Resmi! Harga Tes PCR Turun Jadi Rp 275.000-Rp 300.000

Resmi! Harga Tes PCR Turun Jadi Rp 275.000-Rp 300.000

Kementerian Kesehatan RI menetapkan harga tes PCR sebesar Rp 275.000 untuk wilayah Jawa dan Bali serta Rp 300.000 untuk daerah lain. Penetapan tarif tertinggi untuk tes Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) ini tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No HK 02.02/1/3843/2021 terkait Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR.

Kebijakan ini mulai berlaku pada Rabu (27/10/2021). Menurut Andul Kadir, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, penurunan tarif pemeriksaan PCR tersebut berdasarkan penghitungan komponen tes PCR. Seperti BHP (bahan habis pakai, reagen, overhead, administrasi, jasa pelayanan dan komponen lainnya sesuai kondisi saat ini.

“Pemberlakuan dari tarif ini batas tertinggi tersebut mulai berlaku pada waktu dirilisnya SE Kemenkes. Hari SE tersebut telah kami rilis. Sehingga artinya berlaku pada hari ini,” ujar Abdul dalam konferensi pers daring, Rabu (27/10/2021).

Hasil Tes PCR Maksimal 1×24 Jam

Abdul menuturkan, hasil tes tersebut maksimal dikeluarkan dalam waktu maksimal 1×24 jam sejak pengambilan swab pada pemeriksaan. Sebab itu, ia meminta agar seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan tes PCR dapat memenuhinya.

Lihat Juga: Presiden Perintahkan Harga Tes PCR Turun

Dinkes Kawal Penerapan Harga Tes PCR

Abdul juga meminta dinkes di setiap kabupaten atau kota untuk melakukan pengawasan terhadap penyedia tes PCR. Tujuannya supaya penerapan harga sesuai dengan batas yang telah ditetapkan. Ia menekankan, tak dibenarkan apabila fasilitas kesehatan mematok harga di atas ketentuan tersebut.

“Kita tak memperbolehkan dan tak membenarkan ada harga di atas batas tarif maksimum apapun alasannya,” ucapnya.

Sanksi Bagi Fasilitas Kesehatan

Baik rumah sakit maupun laboratorium yang tak mematuhi kebijakan terkait batas maksimum harga tes PCR bisa mendapat sanksi penutupan atau pencabutan izin. Abdul menyampaikan, sanksi tersebut diberikan apabila pembinaan dari dinkes masing-masing kabupaten atau kota tak membuat fasilitas kesehatan tersebut mematuhi kebijakan yang ada.

Lihat Juga: Pro Kontra Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan Udara

“Jika dengan pembinaan tersebut kita gagal untuk memaksa mereka mengikuti kebijakan kita. Tentu sanksi terakhirnya dapat dilakukan penutupan laboratorium serta pencabutan izin operasional,” tegasnya.

Tambah Laboratorium Tes PCR Di Berbagai Daerah

Kementerian Kesehatan rencananya akan menambah laboratorium tes PCR di beberapa daerah. Menurut Abdul, kini pihaknya tengah mengidentifikasi daerah mana saja yang belum mempunyai mesin PCR. Selanjutnya pengadaan mesin PCR akan dilakukan di daerah tersebut.

“Kita nanti bakal berkoordinasi bersama pemerintah daerah setempat. Dan tentu kita bakal mendorong untuk pengadaan mesin PCR di daerah itu,” tutur Abdul

Ia menuturkan, kini sekitar seribu laboratorium telah tersedia untuk melayani tes PCR.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top